FOTO Internasional
Reuters, CNBC Indonesia
31 October 2025 17:10
Puluhan ribu pengunjuk rasa dari kalangan Yahudi ultra-Ortodoks turun ke jalan-jalan Yerusalem pada Kamis (30/10/2025) dalam unjuk rasa besar-besaran menentang kebijakan wajib militer. Demonstrasi ini menjadi simbol perlawanan terhadap upaya pemerintah memberlakukan dinas militer bagi seluruh warga, termasuk mereka yang selama ini dikecualikan. (REUTERS/Ammar Awad)
Kerumunan massa, yang sebagian besar merupakan pria berpakaian jas dan topi hitam tradisional, memenuhi pintu masuk utama kota Yerusalem hingga menyebabkan kemacetan parah. Para peserta aksi menyerukan agar pemerintah menghormati tradisi keagamaan mereka. “Kami adalah negara Yahudi. Anda tidak bisa melawan Yudaisme di negara Yahudi,” kata salah satu pengunjuk rasa, Shmuel Orbach. (REUTERS/Ammar Awad)
Bahkan massa nampak menaiki sebuah kanopi dari sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Perdebatan mengenai wajib militer telah lama menjadi sumber ketegangan di Israel. Siswa seminari ultra-Ortodoks selama beberapa dekade dikecualikan dari wajib militer, namun banyak warga Israel menilai kebijakan itu tidak adil karena mayoritas warga harus menanggung beban dinas pertahanan. (REUTERS/Ammar Awad)
Ketidakpuasan publik meningkat seiring meningkatnya jumlah korban tewas dalam konflik militer dua tahun terakhir. Ketegangan politik kian tajam karena RUU wajib militer baru yang tengah dibahas di parlemen menjadi batu sandungan bagi koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. (REUTERS/Ammar Awad)
Mahkamah Agung (MA) tahun lalu telah memerintahkan agar pengecualian bagi kalangan ultra-Ortodoks dicabut, namun rancangan undang-undang penggantinya hingga kini belum memuaskan pihak mana pun, baik kelompok religius maupun militer. (REUTERS/Ilan Rosenberg)
Para pemimpin ultra-Ortodoks menegaskan, belajar kitab suci adalah bentuk pengabdian spiritual yang sama pentingnya dengan bela negara. Mereka khawatir, jika pemuda mereka diwajibkan mengikuti dinas militer, maka mereka akan terjerumus jauh dari kehidupan religius. Sementara itu, tekanan terhadap pemerintah Netanyahu semakin besar karena kebijakan ini dinilai sebagai ujian utama bagi stabilitas politik koalisinya hingga 2026. (REUTERS/Ammar Awad)
