Jakarta, CNBC Indonesia - Perang saudara yang terjadi di Sudan telah memakan puluhan ribu korban jiwa. Terbaru, sedikitnya 28 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka setelah serangan menghantam sebuah pasar di wilayah Kordofan, Sudan bagian tengah.
Adapun konflik bersenjata antara militer Sudan dan kelompok paramiliter telah memasuki tahun ketiga sejak pecah pada April 2023.
Kelompok pemantau kekerasan terhadap warga sipil, Emergency Lawyers menyatakan bahwa serangan terjadi pada Minggu ketika pasar di wilayah Sudri, Provinsi Kordofan Utara, tengah dipadati warga.
Dalam pernyataannya, Emergency Lawyers menyebut drone menjatuhkan bom di area pasar saat aktivitas masyarakat sedang ramai, sehingga "memperparah tragedi kemanusiaan" yang sudah berlangsung di wilayah itu. Kelompok tersebut juga memperingatkan bahwa jumlah korban kemungkinan masih akan bertambah.
"Penggunaan drone berulang kali untuk menargetkan kawasan berpenduduk menunjukkan pengabaian serius terhadap nyawa warga sipil dan menandakan eskalasi yang mengancam sisa-sisa kehidupan sehari-hari di provinsi ini. Oleh karena itu, kami menuntut penghentian segera serangan drone oleh kedua pihak yang bertikai," kata Emergency Lawyers, dikutip dari The Associated Press, dikutip Jumat (20/2/2026).
Melalui akun X, Emergency Lawyers menyatakan bahwa drone yang digunakan dalam serangan Minggu itu milik militer Sudan. Namun, dua pejabat militer yang berbicara kepada The Associated Press dengan syarat anonim membantah tudingan tersebut.
Mereka mengatakan militer tidak menargetkan infrastruktur sipil dan menyangkal keterlibatan dalam serangan itu.
Adapun serangan di Sudri bukan satu-satunya insiden dalam beberapa waktu terakhir. Lebih dari sepekan lalu, sebuah drone di dekat Kota Rahad, Kordofan Utara, menghantam kendaraan yang membawa keluarga pengungsi. Serangan itu menewaskan sedikitnya 24 orang, termasuk delapan anak-anak.
Sehari sebelum insiden tersebut, konvoi bantuan milik Program Pangan Dunia (World Food Program/WFP) juga menjadi sasaran serangan.
Rangkaian serangan terhadap warga sipil dan fasilitas kemanusiaan memperburuk kondisi di wilayah yang telah lama dilanda konflik dan krisis pangan.
Pertempuran antara Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF) dan militer Sudan berubah menjadi perang terbuka di seluruh negeri pada April 2023. Sejak saat itu, sedikitnya 40.000 orang dilaporkan tewas dan 12 juta lainnya terpaksa mengungsi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Namun, kelompok bantuan kemanusiaan memperingatkan bahwa angka korban jiwa sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Akses ke banyak wilayah terpencil dan luas terhambat oleh pertempuran, sehingga pendataan korban menjadi sangat sulit.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia baru-baru ini menyatakan bahwa wilayah Kordofan tetap "tidak stabil dan menjadi pusat permusuhan" karena kedua pihak yang bertikai berupaya menguasai kawasan-kawasan strategis.
Baik militer Sudan maupun RSF sama-sama dituduh melakukan berbagai pelanggaran berat.
Kantor HAM PBB pada Jumat lalu merilis laporan yang menyebut bahwa lebih dari 6.000 orang tewas dalam kurun waktu lebih dari 3 hari ketika RSF melancarkan "gelombang kekerasan intens ... yang mengejutkan dalam skala dan kebrutalannya" di wilayah Darfur, Sudan, pada akhir Oktober.
Serangan RSF untuk merebut Kota el-Fasher, yang sebelumnya merupakan benteng militer, pada akhir Oktober disebut disertai kekejaman meluas. Menurut PBB, tindakan tersebut mencapai tingkat kejahatan perang dan kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan.
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
