Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang proaktif berkonsultasi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam program Sekolah Rakyat. KPK menilai keterbukaan tersebut menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan korupsi sejak dini.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo mengucapkan terimakasih kepada Kemensos yang sudah terbuka dalam langkah pencegahan tindak pidana korupsi.
"Terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Wakil dan beserta jajarannya yang sudah terbuka sehingga diharapkan kita dapat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sedini mungkin," kata Ibnu, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2026).
Ibnu mengatakan, pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan jajaran Kemensos merupakan bagian dari koordinasi pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah.
"Kunjungan beliau adalah dalam rangka untuk pencegahan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan dalam program-program yang ada tidak terjadi penyelewengan, penyimpangan dan lain-lain," tambahnya.
Menurutnya, KPK mendukung berbagai program strategis pemerintah. Namun, pelaksanaannya harus tetap bebas dari praktik penyimpangan. Oleh karenanya, KPK turut memberikan sejumlah masukan terkait titik rawan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
"Tadi sudah disampaikan hal-hal risiko-risiko di mana bisa terjadinya korupsi, di mana terjadinya penyelewengan sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi," tuturnya.
Ibnu juga menegasakan KPK tetap membuka ruang pengawasan apabila di kemudian hari ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program.
"Namun apabila ada suatu penyelewengan silahkan tetap beberapa rekan-rekan untuk menyingkapi kami tetap terbuka," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial, Gus Ipul mengatakan konsultasi dengan KPK sebagai upaya memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, terutama menjelang pengadaan tahun anggaran 2026.
"Kami memberikan informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, khususnya dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul.
Gus Ipul juga menegaskan Kemensos berkomitmen menjaga program strategis Presiden Prabowo Subianto agar tidak tercemar praktik korupsi.
"Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen agar program-program secara keseluruhan di Kemensos, khususnya juga tentu program strategis Bapak Presiden dalam hal penyelenggaraan Sekolah Rakyat, tidak ingin dikotori dengan praktek-praktek korupsi, praktek-praktek yang tidak terpuji," tegas Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, konsultasi dengan KPK menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pengadaan di Kemensos. Ia mengakui posisi Kemensos dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa masih perlu diperbaiki berdasarkan catatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Sampai hari ini dalam catatan LKPP, kami masih di peringkat ke-167 dalam pengadaan barang dan jasa dari 600 lebih lembaga maupun instansi yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa," katanya.
Selain itu, Kemensos juga mengakui masih membutuhkan penguatan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa. Hal itu terutama karena anggaran program diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
Karena itu, Kemensos meminta masukan dari KPK, termasuk terkait kemungkinan penggunaan agen pengadaan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan atau tidak.
"Nah, ini baru berupa semacam gagasan kami untuk minta nasihat dari KPK lebih lanjut," jelasnya.
Ia memastikan seluruh hasil evaluasi dan monitoring dari KPK akan menjadi pedoman perbaikan tata kelola di Kemensos ke depan.
"Hasil monitoring yang dilakukan oleh KPK akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang," pungkasnya.
Sebelumnya, Mensos Gus Ipul berkonsultasi langsung dengan KPK terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos. Konsultasi dilakukan menyusul ramainya perhatian publik terhadap isu pengadaan sepatu siswa dan guru Sekolah Rakyat.
Pertemuan berlangsung pukul 10.00 hingga 11.00 WIB di Ruang Rupat Nusantara, lantai 15 Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
(anl/ega)
