Jakarta -
Kota Malang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rembug Fiskal yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Forum ini menjadi wadah pembelajaran bersama bagi pemerintah kota se-Indonesia dalam menghadapi tantangan sekaligus berbagi praktik baik pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sekaligus Plh. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Malang M. Sailendra menegaskan, kemandirian fiskal menjadi indikator utama kemampuan pemerintah kota dalam membiayai pembangunan secara mandiri.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran nasional menuntut daerah untuk semakin kreatif dalam mengoptimalkan PAD melalui pajak, retribusi, serta penguatan BUMD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemandirian fiskal bukan sekadar target angka, melainkan proses membangun tata kelola keuangan daerah yang kuat dan berkelanjutan. Ini mencerminkan sejauh mana daerah mampu mengandalkan potensinya sendiri, menggerakkan ekonomi lokal, dan mengoptimalkan sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat," tuturnya dalam keterangan tertulis, Jumat, (7/11/2025).
Dalam forum yang mengangkat tema 'PAD Kota Kita: Bukan Sekadar Angka' di Hotel Mercure, Kamis (6/11) ini, Sailendra juga mengajak seluruh peserta forum untuk menjadikan Rembug Fiskal sebagai sarana kolaborasi dan pertukaran gagasan dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
"Melalui sinergi, inovasi, dan komitmen, kita dapat mewujudkan daerah yang mandiri, kuat secara fiskal, dan maju secara berkelanjutan," tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang sekaligus Komisariat Wilayah IV APEKSI, Wahyu Hidayat menegaskan pentingnya memandang PAD secara lebih luas.
"PAD bukan hanya soal pendapatan, tapi juga soal kemandirian, kreativitas, dan ketangguhan daerah dalam membiayai pembangunan kotanya sendiri," tuturnya.
Menurutnya, penyelenggaraan Rembug Fiskal di Kota Malang ini sekaligus menjadi momentum berbagi praktik baik antara anggota APEKSI dari berbagai kota di Indonesia. Diketahui, Kota Malang menjadi contoh daerah yang berhasil memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi aset daerah, penyehatan BUMD, serta inovasi kebijakan dan komunikasi publik melalui berbagai kanal digital.
Dalam kesempatan ini, diluncurkan pula buku seri praktik baik berjudul 'PAD Kota Kita: Bukan Sekadar Angka'. Buku ini memotret berbagai strategi pengelolaan dan peningkatan PAD di sejumlah kota anggota APEKSI dalam empat klaster besar, yakni inovasi digital, reformasi kelembagaan, pemanfaatan aset dan pengelolaan kekayaan daerah, serta klaster tambahan yang menyoroti kota dengan basis fiskal rendah namun progresif, yang disebut klaster kota dengan lompatan besar.
Tak hanya berbagi dalam ruang diskusi, peserta juga diajak menyelami praktik nyata melalui kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi, antara lain Command Center Bapenda sebagai pusat kendali digital layanan pajak daerah, area Gajayana dan Galeri Mbois sebagai contoh pengelolaan aset kota yang produktif, serta Malang Creative Center (MCC) yang menjadi ekosistem kolaboratif bagi pelaku ekonomi kreatif.
Kunjungan ini memperlihatkan bagaimana kolaborasi antarsektor dapat menghadirkan inovasi fiskal yang berkelanjutan, sekaligus memperkenalkan Malang sebagai satu dari 58 kota yang masuk dalam UNESCO Creative Cities Network (UCCN) 2025, serta kota pertama di Jawa Timur yang meraih pengakuan dunia di bidang media arts.
Melalui forum ini, diharapkan semakin banyak daerah yang mampu mengembangkan strategi fiskal inovatif untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan kemandirian pembangunan di wilayahnya masing-masing.
(anl/ega)
