Jakarta, CNBC Indonesia - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mendorong pemerintah menerbitkan kebijakan work from anywhere (WFA) lebih awal, setidaknya satu bulan sebelum puncak musim perjalanan seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) maupun Lebaran. Langkah ini dinilai penting untuk mengatur pola mobilitas masyarakat saat periode mudik.
Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin mengungkapkan, total volume kendaraan yang meninggalkan Jakarta selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) terbilang tinggi. Berdasarkan catatan yang dihimpunnya, sejak 18 Desember 2025 pukul 06.00 WIB hingga 4 Januari 2026 pukul 06.00 WIB, jumlah kendaraan yang keluar Jakarta mencapai 2.804.251 unit.
"Berdasarkan data PT Jasa Marga (Persero) Tbk, volume tersebut meningkat 10,4% dibandingkan kondisi normal serta tumbuh 3,1% dibandingkan periode Nataru 2024/2025," kata Aries dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Aries memaparkan, arus kendaraan paling besar keluar Jakarta terjadi melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama. Total kendaraan yang melintas mencapai 1.317.962 unit atau sekitar 50,5% menuju jalur Trans Jawa.
Selanjutnya, kendaraan yang menuju Bandung melalui GT Kalihurip Utama tercatat sebanyak 651.917 unit. Kemudian, arus menuju Merak melalui GT Cikupa mencapai 817.000 kendaraan, serta pergerakan ke arah selatan melalui GT Ciawi sebanyak 669.289 kendaraan.
Dari sisi waktu, puncak arus mudik tercatat terjadi pada 20 Desember 2025 dengan volume 189.371 kendaraan. Setelah itu, pergerakan kembali meningkat pada 24 Desember 2025 sebanyak 201.257 kendaraan.
Menurut Aries, kondisi tersebut menunjukkan pergerakan masyarakat masih menumpuk pada H-1 dan hari H, meskipun pemerintah sudah menerapkan kebijakan WFA serta diskon tarif tol pada periode Nataru 2025/2026.
"Pergerakan masyarakat pada arus mudik Nataru 2025/2026 paling banyak terjadi pada hari H maupun H-1 saat hari kerja berakhir," ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan WFA yang berlaku pada 22-23 Desember 2025 belum cukup menahan lonjakan perjalanan. Pasalnya, volume tertinggi justru terjadi pada 24 Desember 2025 atau H-1 Natal.
"Jadi walaupun di sana diumumkan mulai tanggal 22-23 (Desember) itu pemerintah mengumumkan ada pelaksanaan WFA untuk ASN dan pegawai swasta tapi tertinggi tetap di tanggal 24 (Desember). Ini yang mungkin nanti perlu kita evaluasi berkaitan dengan pengumuman WFA baik di awal maupun di akhir itu jangan terlalu mepet. Ya mungkin 1 bulan sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan tersebut sehingga masyarakat sudah bisa mengatur jadwal perjalanannya.," terang dia.
Aries menilai, salah satu penyebab utamanya adalah waktu penerbitan kebijakan yang terlalu mepet. Akibatnya, masyarakat tidak punya cukup waktu untuk mengatur ulang rencana perjalanan, termasuk soal pemesanan tiket moda transportasi.
"Jika diumumkan hanya tiga hari atau satu minggu sebelumnya, sering kali tiket sudah tidak tersedia dan masyarakat melakukan perjalanan secara mendadak," tukas dia.
Selain WFA, Aries menyebut diskon tarif tol juga ikut memengaruhi distribusi arus mudik. Namun, dampaknya tidak terlalu terlihat pada fase arus balik.
Ia mencontohkan, mayoritas masyarakat memilih kembali pada 28 Desember 2025 karena perencanaan perjalanan sudah dibuat lebih awal, sebelum adanya pengumuman lanjutan pada 29-30 Desember 2025.
"Faktor yang paling berpengaruh terhadap pola pergerakan masyarakat adalah kebijakan WFA dan imbauan kepada pegawai swasta," pungkasnya.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
