Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Filipina Ferdinand Marcos kembali mengeluarkan kebijakan baru terkait antisipasi lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat Perang Israel-Amerika Serikat dan Iran.
Pada hari ini, Rabu (18/3/2026), Presiden Marcos mengumumkan pembatalan kebijakan kenaikan tarif transportasi umum yang baru saja diumumkan sehari sebelumnya, dan menjanjikan perjalanan gratis bagi para penumpang yang mengendarai kendaraan umum.
Negara yang mengimpor hampir seluruh minyak mentahnya dari Timur Tengah ini telah berupaya keras untuk mengatasi kenaikan harga yang sangat tinggi akibat perang AS-Israel dengan Iran.
Sejak permusuhan meletus, Filipina telah memberlakukan waktu kerja empat hari untuk pegawai negeri, membagikan uang tunai kepada pengemudi becak, dan menyaksikan satu-satunya kilang minyaknya membuka diskusi untuk membeli minyak Rusia.
Mengutip AFP, pada hari Selasa (17/3/2026), regulator transportasi negara mengumumkan kenaikan tarif di berbagai moda transportasi umum, dengan tarif angkutan umum berupa Jeepney, yang digunakan oleh jutaan warga Filipina setiap hari, diperkirakan akan naik sekitar 8%.
Namun tiba-tiba pada hari ini Presiden Macros berkata lain.
"Menurut pendapat saya... sekarang mungkin bukan waktu yang tepat untuk menaikkan tarif bagi masyarakat," kata Marcos pada hari Rabu (18/3/2026), saat membatalkan kenaikan tersebut, dengan alasan perang di Timur Tengah yang masih berlangsung, dikutip dari kantor berita AFP.
Sebaliknya, Marcos mengatakan bahwa ia telah memerintahkan Departemen Transportasi negara untuk "meluncurkan perjalanan gratis di seluruh Filipina" bersamaan dengan diskon pada sistem kereta ringan dan jalan tol.
Marcos tidak merinci jenis transportasi umum mana yang akan digratiskan.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan tak lama kemudian, Departemen Transportasi mengatakan akan menangguhkan kenaikan tarif sesuai dengan permintaan Presiden sambil "mempersiapkan" program-program, termasuk perjalanan gratis.
Mody Floranda, Presiden Serikat Pengemudi Jeepney setempat, mengatakan kepada AFP bahwa kelompoknya tidak senang dengan keputusan tersebut.
"Kami kecewa bahwa Presiden negara kami dengan kejam mencabut apa yang telah diberikan pemerintahnya kepada kami," katanya.
(wia)
Add
as a preferred
source on Google
