Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) meminta tambahan anggaran untuk 2027 kepada Komisi X DPR RI. Tambahan anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk mendukung pemuktahiran survei yang dilakukan BPS.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi X DPR mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,47 triliun untuk tahun anggaran 2027. Adapun di 2027, BPS mendapat pagu anggaran sebesar Rp6,48 triliun.
"Kami menyampaikan bahwa BPS telah mengajukan tambahan anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan kegiatan statistik tahun anggaran 2027," kata Amalia dalam paparannya di raker Komisi X DPR RI, Rabu (2/9/2026) kemarin.
Amalia menjelaskan untuk mencapai pemutakhiran data tersebut, proyeksi pagu anggaran saat ini belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggaran agar proses survei bisa lebih optimal.
"Alokasi pagu anggaran 2027 dalam Nota Keuangan belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan anggaran yang harus kami peroleh supaya kami bisa berjalan secara optimal," terang Amalia.
Amalia menjelaskan pada 2027, ada jatuh tempo untuk pemutakhiran survei biaya hidup. Ia menyebut survei tersebut ditargetkan bakal menyasar ke seluruh kabupaten atau kota.
"Karena di 2027 pun jatuh tempo kami harus melakukan pemutakhiran survei biaya hidup ataupun yang kita sebut dengan survei pola konsumsi masyarakat sebagai basis untuk penimbang dari inflasi," ujar Amalia.
Dengan demikian, laporan inflasi tak hanya terbatas di 38 provinsi, melainkan termasuk ke 514 kabupaten atau kota. BPS pun mengusulkan Rp 1,4 triliun kepada DPR RI, total pagu anggaran BPS diharapkan menjadi Rp 7,9 triliun.
"Kebutuhan usulan tambahan anggaran yang kami usulkan adalah sebesar Rp 1,473 triliun," imbuh Amalia.
Pihaknya merinci, tambahan anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi dukungan manajemen sebesar Rp546 miliar dan untuk kegiatan statistik melakukan survei-survei penting dan survei-survei yang sudah jatuh tempo harus dilakukan oleh BPS untuk pemutakhiran yaitu sebesar Rp926 miliar.
Tak hanya itu saja, tambahan anggaran tersebut juga digunakan untuk merehabilitasi beberapa kantor cabang BPS di daerah yang rusak parah akibat bencana.
"Demikian Bapak dan Ibu usulan kami, tentunya dapat kami sampaikan bahwa saat ini banyak kantor-kantor BPS yang sudah rusak parah dan harus kami lakukan perbaikan karena bencana, kantor-kantor itu sudah tidak layak lagi untuk menjadi tempat bekerja teman-teman BPS di daerah dan ini harus kami berikan atensi khusus," tutupnya.
(arj/arj)
[Gambas:Video CNBC]
