Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengeluhkan keterbatasan anggaran upaya mitigasi dan pencegahan bencana di Indonesia. Suharyanto mengatakan alokasi anggaran pencegahan selama lima tahun terakhir hanya Rp 17-19 miliar per tahun.
"Yang menjadi tantangan dan kendala kami adalah dari segi anggaran. Kenapa demikian? Karena dalam 5 tahun terakhir anggaran pencegahan BNPB ini relatif sangat terbatas. Kami laporkan setiap tahun untuk anggaran pencegahan atau mitigasi bencana berkisar Rp17-19 miliar per tahun," kata Suharyanto dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
"Tentu saja ini sangat kecil, tapi tentu saja kami tidak hanya bisa mengeluh kemudian tidak bekerja," sambung dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, nilai anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. Meski begitu, pihaknya terus berupaya meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana. BNPB, kata dia, juga berupaya untuk mendapat alokasi pinjaman luar negeri.
"Alhamdulillah, dalam 5 tahun terakhir ini, ada beberapa yang sudah disetujui pinjaman luar negeri, ini pun untuk meningkatkan kemampuan BNPB dalam prabencana atau pencegahan," katanya.
Selain itu, dia mengatakan pihaknya juga memanfaatkan dana siap pakai. Dana tersebut biasanya digunakan saat bencana terjadi dan wilayah terdampak ditetapkan dalam status siaga atau tanggap darurat.
"Tentu saja setelah terjadi bencana selain kami melakukan upaya pemulihan, pengembalian kondisi awal ini juga. Kami beberapa kali juga sudah berupaya untuk meningkatkan ketahanan daerah pascabencana untuk menghadapi bencana di tahun berikutnya," katanya.
Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan Indonesia akan mendapat pinjaman dari Pemerintah Spanyol untuk memperkuat mitigasi bencana. Suharyanto mengatakan pinjaman tersebut telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Untuk 2026 kami laporkan bahwa kami juga baru disetujui oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat pinjaman dari pemerintah Spanyol dengan titik beratnya untuk meningkatkan kesiapan mitigasi bencana BNPB menghadapi bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem," ujarnya.
Suharyanto mengatakan penguatan mitigasi bencana terus dilakukan meski di tengah keterbatasan anggaran. Salah satu langkah yang dilakukan, ialah meningkatkan kemampuan daerah dalam mendeteksi potensi bencana, termasuk pengukuran tinggi muka air.
"Ini di Banda Aceh juga kami sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, memasang early warning system tinggi muka air sungai-sungai di Banda Aceh," ujarnya.
"Kemudian juga di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi alhamdulillah ini sudah berfungsi. Kami bisa mengurangi tahun 2024 Kota Bekasi kemarin banjir parah di awal-awal tahun 2024, kurangi 2025 bulan Maret, ini juga sudah hampir bulan Maret tinggi hujan di wilayah Jabodetabek juga cukup tinggi. Ini sudah berfungsi di Kota Bekasi," sambung dia.
Suharyanto menuturkan BMKG telah mampu memberikan peringatan dini terkait curah hujan tinggi. Namun sistem yang ada belum mampu memberikan rekomendasi evakuasi secara spesifik kepada masyarakat.
"Contoh misalnya ini curah hujan di Kabupaten Bekasi curah hujannya di atas 200 mm, hanya itu saja. Tetapi dengan adanya nanti ini, ini sudah akan memberikan informasi peringatan dini kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi bahwa harus mengungsi begitu. Kalau tidak mengungsi nanti kampung A, kampung B, kampung C ini akan menghadapi banjir," jelasnya.
Program tersebut akan mulai dilakukan pada 2026 sampai 2029. BNPB menargetkan sistem peringatan dini dapat memberikan informasi lebih detail, termasuk rekomendasi evakuasi di wilayah yang berpotensi terdampak banjir.
Tonton juga video "BNPB: Sudah Tidak Ada Status Tanggap Darurat di Sumut"
(amw/rfs)
