Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus pada kepadatan di jalur penyeberangan laut selama masa arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 H atau Lebaran 2026. Untuk mencegah penumpukan kendaraan, dia menyarankan penerapan metode 'first come first in' di pelabuhan pada saat puncak arus mudik.
"Khususnya di puncak arus mudik, kami menyarankan agar kita menggunakan metode first come first in. Karena kalau kita melihat dari kapan dia membeli tiket kapal dan kemudian harus masuk sesuai dengan tanggal yang ada di tiket, ini juga akan mengakibatkan terjadinya potensi penumpukan," ujar Jenderal Sigit.
Pernyataan itu disampaikan Jenderal Sigit dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral di Auditorium Mutiara STIK-PTIK, Jakarta, Senin (2/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jenderal Sigit menjelaskan fleksibilitas dalam pemuatan kendaraan ke kapal sangat krusial di saat volume kendaraan melampaui kapasitas ruang tunggu pelabuhan. Ia meminta para stakeholder terkait untuk merumuskan kebijakan yang memungkinkan pemudik yang tiba lebih awal bisa segera diseberangkan tanpa harus tertahan kaku oleh jadwal di tiket.
"Jadi di puncak arus mudik, kami mohon izin kepada stakeholder terkait, siapa yang datang duluan dia langsung masuk kapal. Oleh karena itu mohon juga ada kebijakan-kebijakan terkait dengan hal-hal yang menyangkut penyeberangan," tambahnya.
Selain masalah manajemen tiket, Kapolri juga memaparkan skema indikator situasi di Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ untuk mengatur arus kendaraan. Di antaranya:
Situasi Hijau: Antrean kendaraan dalam keadaan normal di dalam area dermaga.
Situasi Kuning: Antrean kendaraan sudah mencapai SPBU Cikuasa Atas.
Situasi Merah: Antrean kendaraan sudah mencapai Gerbang Tol Merak.
Untuk mendukung kelancaran di pelabuhan, Jenderal Sigit juga menginstruksikan penguatan buffer zone atau kantong parkir tambahan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan penyeberangan akibat faktor cuaca ekstrem yang diprediksi BMKG masih akan terjadi hingga Maret 2026.
"Kita juga menghadapi potensi cuaca hujan yang kemungkinan bisa membuat gangguan terhadap jalur penyeberangan dan ini mengakibatkan penumpukan. Ini harus dikelola dengan baik melalui diskresi di lapangan," tegas Jenderal Sigit.
Di sisi lain, Kapolri juga mewajibkan adanya pemeriksaan kesehatan ketat bagi nakhoda dan kru kapal, termasuk tes urine untuk memastikan mereka bebas dari pengaruh narkoba dan alkohol demi keselamatan pelayaran.
Jenderal Sigit menambahkan Operasi Ketupat 2026 akan mengerahkan 161.243 personel gabungan untuk mengawal 143,9 juta pemudik. Polri akan bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dengan semangat pelayanan 'Mudik Aman, Keluarga Bahagia'.
Sebanyak 161.243 personel gabungan ini terdiri dari 89.228 personel Polri dan 72.015 personel dari instansi terkait seperti TNI, Dishub, Satpol PP, hingga organisasi masyarakat. Gelar Pasukan dijadwalkan digelar pada 12 Maret mendatang.
Sejumlah pejabat tinggi negara hadir dalam rakor ini, di antaranya Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Selain itu, hadir pula Waasops Panglima TNI, Kepala BNPB, Kepala BMKG, hingga jajaran Dirut BUMN seperti Pertamina, Jasa Marga, dan Jasa Raharja.
Rapat ini diikuti oleh 302 peserta secara tatap muka, termasuk 28 PJU Mabes Polri dan 36 Kapolda dari seluruh Indonesia. Dalam struktur Operasi Ketupat 2026, Kapolri Jenderal Listyo Sigit bertindak sebagai Penanggung Jawab Kebijakan Operasi (Bijakops), didampingi Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo sebagai Wakil Penanggung Jawab. Secara teknis, operasi ini akan dipimpin oleh Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho selaku Kaopspus. Seluruh pejabat Operasi Ketupat 2026 hadir dalam Rakor ini.
Sementara itu, para Kapolres dan jajaran Forkopimda tingkat daerah mengikuti jalannya rakor secara virtual untuk memastikan instruksi pusat tersampaikan hingga ke level wilayah.
(haf/hri)
