Jakarta -
Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menegaskan pentingnya data terintegrasi sebagai dasar seluruh kebijakan pemerintah. Hal itu diungkapkan Teddy dalam Rapat Koordinasi Nasional DTSEN di Hall Kota Kasablanka, Jakarta, hari ini.
Teddy menyampaikan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto kepada para pimpinan BPS dan dinas sosial dari seluruh Indonesia.
"Presiden menitipkan salam kepada seluruh Kepala BPS daerah dan Kepala Dinas Sosial daerah yang datang di sini dari seluruh penjuru Tanah Air. Salam hormat dan terima kasih atas kerja keras, budi baik dan mulia sehingga seluruh program dari kebijakan pemerintah dapat terlaksana sampai dengan hari ini dan mendatang," kata Teddy, dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menekankan tidak ada kebijakan yang dapat berjalan efektif tanpa dukungan data yang akurat.
"Percuma kalau ada kebijakan tapi tidak ada data," tegasnya.
Teddy menjelaskan pemerintahan Presiden Prabowo menyatukan seluruh data dari berbagai kementerian/ lembaga ke dalam satu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Data itu dikumpulkan menjadi satu di BPS dan pertama kali dalam sejarah, seluruh data dikumpulkan menjadi satu dan jadi acuan bersama dan referensi bersama," jelasnya.
Menurutnya, DTSEN kini menjadi basis utama kementerian dan lembaga dalam menyalurkan bantuan maupun menjalankan kebijakan strategis sesuai arahan Presiden.
"Data itulah yang digunakan pemerintah dan masing-masing kementerian untuk menyalurkan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden," ujarnya.
Menutup sambutan, Teddy kembali menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas dukungan pada program Presiden Prabowo.
"Jadi, terima kasih banyak kepada seluruh kepala BPS dan kepala dinsos di seluruh Indonesia," tutupnya.
Pada kesempatan tersebut Teddy juga turut mengajak beberapa peserta dari daerah untuk naik ke panggung. Ia berdialog dan mencari solusi tentang permasalahan yang dihadapi di daerah.
Sementera itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan apresiasi atas dukungan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada acara tersebut.
"Pak Teddy, saya terus terang bahagia, bersyukur ternyata kehadiran bapak, benar-benar mempertajam pertemuan kita hari ini. Jadi mempertajam apa yang sudah kita rencanakan dan lebih mengetahui detail. Bapak undang beberapa mewakili daerah (ke panggung) sehingga kita bisa menindaklanjuti lebih konkret," ungkap Gus Ipul.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh 38 Kepala Dinas Sosial Provinsi, 34 Kepala BPS Provinsi, 34 Kepala Bagian Umum BPS Provinsi, 514 Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dan 502 Kepala BPS Kabupaten/Kota. Turut hadir jajaran pejabat tinggi, pimpinan tinggi madya, dan pratama.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, transformasi data dilakukan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Basis data mutakhir ini menjadi fondasi utama dalam sistem perlindungan sosial.
DTSEN mengintegrasikan tiga sumber data, yaitu Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Seluruhnya dipadankan dengan data kependudukan untuk memastikan validitas dan ketepatan sasaran.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, DTSEN ditetapkan sebagai rujukan utama dalam perencanaan, kebijakan, dan evaluasi pembangunan nasional. Hingga Oktober 2025, lebih dari 10 juta keluarga telah diverifikasi melalui ground check oleh pendamping sosial.
Verifikasi lapangan tersebut dilakukan untuk meminimalkan inclusion dan exclusion error, mencakup variabel individu seperti identitas, pendidikan, pekerjaan, dan disabilitas, serta variabel keluarga seperti kondisi tempat tinggal, akses air dan listrik, hingga kepemilikan aset.
Ketepatan data terus diperkuat melalui musyawarah desa dan kelurahan, dengan lebih dari 1 juta pembaruan data disahkan kepala daerah. Partisipasi masyarakat juga meningkat melalui Aplikasi Cek Bansos, dengan 627 ribu usulan dan 36 ribu sanggahan yang diajukan secara mandiri.
(prf/ega)
