Jakarta - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan arahan kepada para Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat kecamatan hingga kabupaten se-Madura secara daring dari Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Kamis (30/4).
Arahan tersebut menyoroti pentingnya ketepatan dalam penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, terutama di wilayah Madura yang dikenal sebagai basis pesantren.
Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Karena itu, sasaran program harus benar-benar tepat.
"Utamakan anak-anak terlantar, anak-anak yang masuk dalam kategori miskin ekstrem," tegas Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).
Ia secara khusus mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penjangkauan, termasuk mengambil anak yang sudah bersekolah atau sedang mondok di pesantren.
"Jangan sekali-sekali mengambil siswa yang sudah sekolah di tempat lain atau sedang berada di pesantren," ujarnya.
Menurut Gus Ipul, penjangkauan siswa Sekolah Rakyat harus berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dilengkapi dengan verifikasi langsung di lapangan.
"Tidak ada pendaftaran Sekolah Rakyat, yang ada adalah penjangkauan. Datanya ada, faktanya sesuai, itu yang kita pegang," katanya.
Gus Ipul juga mengingatkan bahwa seluruh proses harus dilakukan secara jujur dan profesional. Praktik titipan, manipulasi data, maupun penerimaan imbalan dalam bentuk apa pun disebutnya sebagai pelanggaran berat.
Terutama di Madura, Gus Ipul meminta para pendamping PKH tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi juga aktif melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah daerah, LSM, ulama, kyai, dan lain sebagainya agar program Sekolah Rakyat dapat dipahami dengan baik.
"Madura ini gudangnya pesantren, banyak ulama, banyak kiai yang harus kita hormati. Maka komunikasi harus dijaga dengan baik," pesannya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan bahwa penjangkauan harus memastikan empat hal utama. Yaitu kesesuaian data dengan kondisi riil, status anak yang belum sekolah atau berpotensi putus sekolah, kesiapan mengikuti pendidikan berasrama, serta persetujuan keluarga.
Di akhir arahannya, Gus Ipul mengingatkan para pendamping PKH untuk tetap rendah hati dalam menjalankan tugas.
"Jangan gagah-gagahan, jangan ada jumawa. Kita ini sedang menjalankan amanah negara," katanya, mengingatkan.
Gus Ipul menutup dengan ajakan agar seluruh pendamping bekerja dengan hati, menjaga kepercayaan negara, serta memastikan program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Sebagai informasi, turut mendampingi Gus Ipul dalam kesempatan ini Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Staf Khusus Menteri Ishaq Zubaedi Raqib, serta Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal.
(anl/ega)
