Jakarta -
Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Bidang Intelijen mengawal program makan bergizi gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas nasional. Kejagung bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pertukaran data dan pencegahan penyimpangan melalui pendekatan intelijen terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), Reda Manthovani, dalam kegiatan sinergitas tugas pengawasan dan evaluasi pemenuhan gizi nasional di wilayah Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (1/4/2026). Dalam sambutannya, Reda menekankan MBG merupakan implementasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyasar peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Reda menerangkan hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mengamanatkan sinergi lintas sektoral untuk memastikan akuntabilitas dan ketepatan sasaran program. Selain itu, kerja sama juga diperluas hingga tingkat desa melalui kemitraan dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"ABPEDNAS menjadi mitra strategis kami di lapangan untuk melakukan deteksi dini, pengumpulan data aktual, hingga pemantauan partisipatif guna memastikan program berjalan akuntabel di tingkat desa," ujar Reda.
Pendekatan Preventif dan Teknologi Digital Kejaksaan mengoptimalkan fungsi intelijen melalui tiga pilar pengawasan. Tahap Hulu sebagai Pengendalian kualitas dan kesiapan unit pelayanan, tahap proses: Sistem distribusi yang transparan dan terukur dan tahap Hilir : Validasi penerima manfaat dan umpan balik masyarakat.
Guna mendukung efektivitas pengawasan, Kejaksaan memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital untuk pemantauan secara real-time. Sistem ini berfungsi sebagai early warning system untuk mendeteksi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), seperti penyalahgunaan anggaran atau kendala distribusi.
Menjawab tantangan lapangan Berdasarkan hasil pemantauan di wilayah Tuban dan Bojonegoro, ditemukan beberapa dinamika terkait aspek distribusi dan kesiapan satuan pelayanan. Menanggapi hal tersebut, Reda menegaskan bahwa Kejaksaan mengedepankan pendekatan preventif.
"Setiap potensi permasalahan diupayakan selesai melalui mekanisme administratif, pembinaan, dan edukasi sebelum menempuh langkah penegakan hukum," ujar Reda.
Aplikasi 'Jaga Dapur MBG' hadir sebagai instrumen digital strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok serta distribusi program MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Melalui sinergi dengan Bidang Intelijen Kejaksaan, aplikasi ini berfungsi sebagai sistem pemantauan real-time yang mengawasi kualitas bahan pangan, kesiapan satuan pelayanan, hingga validitas penerima manfaat guna mencegah terjadinya potensi penyimpangan anggaran maupun kendala distribusi di lapangan.
Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan terciptanya sistem peringatan dini (early warning system) yang mampu mendeteksi setiap gangguan secara cepat, sehingga langkah korektif dapat segera diambil oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara program demi menjaga integritas pelaksanaan kebijakan nasional.
Dengan adanya pengawasan berbasis digital yang terintegrasi, Reda berharap setiap porsi makanan yang sampai ke tangan peserta didik, ibu hamil, dan balita benar-benar memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan tanpa adanya hambatan administratif maupun teknis.
Pada akhirnya, katanya, keberhasilan pemanfaatan aplikasi 'Jaga Dapur MBG' diharapkan tidak hanya menjamin efisiensi tata kelola program, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan produktif demi mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan yangs sama, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya selaku Wakil Kepala Badan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih ke Reda Manthovani. Dia menyebut aplikasi itu memberikan rasa aman dalam menjalankan operasional di lapangan.
"Komitmen Bapak dalam mendukung program ini melalui nota kesepahaman strategis adalah pilar penting bagi kami. Dukungan Bidang Intelijen Kejaksaan dalam pengamanan program strategis serta pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi "Jaga Dapur MBG" untuk pemantauan real-time memberikan rasa aman bagi kami dalam menjalankan operasional di lapangan," katanya.
"Di wilayah Tuban dan Bojonegoro ini, tantangan distribusi dan kesiapan satuan pelayanan adalah dinamika yang harus kita hadapi bersama. Dengan pendampingan dari rekan-rekan Kejaksaan dan mitra strategis seperti ABPEDNAS, kami optimis tata kelola program ini akan tetap terjaga integritasnya," imbuhnya.
(whn/dhn)
