Wamensetneg Juri Ardiantoro merespons usulan Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan setelah marak dugaan kasus keracunan akibat mengonsumsi menu MBG. Juri mengatakan pemerintah akan menerima segala masukan yang ada soal program tersebut.
"Tentu didengar ya. Beberapa aspirasi dari berbagai kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total," kata Juri dalam keterangannya, Rabu (25/9/2025).
Juri mengatakan sejauh ini program MBG akan tetap berjalan. Di samping itu, ia menekankan pemerintah juga akan melakukan evaluasi total dan mencari jalan keluar terhadap masalah yang ada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu ini akan menjadi masukan yang baik buat pemerintah. Tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan dan masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, dicari jalan keluar sehingga seperti kata pak presiden MBG betul-betul menjadi program yang memang dibutuhkan anak-anak," ujarnya.
Juri yakin Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan arahan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk mengatasi masalah yang terjadi. Serta membuat mitigasi pencegahan ke depan.
"Ya di pihak BGN sudah diberi arahan dari Pak Presiden untuk memitigasi masalah yang terjadi juga untuk menutup ruang masalah-masalah baru yang mungkin terjadi sehingga bisa segera diatasi," ucapnya.
Juri memastikan pemerintah sudah mengambil langkah cepat terhadap persoalan yang ada. Ia berharap semua pihak bekerja sama agar program MBG dapat tetap berjalan dengan baik.
"Tentu saja semua hal yang terjadi baik menyangkut keracunan, atau mungkin. Ada isu lain yang tidak pas dalam penyelenggaraan MBG ini menjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Dan pemerintah sudah mengambil langkah-langkah cepat untuk mengatasi masalah ini," ujarnya.
"Yang penting kita menyelamatkan program yang baik ini karena program ini dibutuhkan oleh anak-anak kita, oleh masyarakat kita. Sehingga jangan sampai terjadi demoralisasi dalam program ini karena kasus-kasus itu. Pasti akan kita cari jalan keluar untuk mengatasi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan ini," lanjutnya.
Sebelumnya, Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Hal ini menindaklanjuti sejumlah temuan kasus keracunan terhadap siswa setelah mengonsumsi MBG.
Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menyampaikan hal itu di rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025). Ari menyebutkan temuan dugaan keracunan lantaran ada kesalahan sistem di BGN.
"Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada ke Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah," kata Ari dalam rapat tersebut.
Ia berharap siswa tidak dijadikan target politik. Ari meminta yang harus diprioritaskan saat ini adalah keselamatan dan tumbuh kembang anak.
"Jadi jangan jadikan anak itu dari target-target program politik yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak," ujar Ari.
"Maka kami meminta dengan hormat kepada para Bapak Ibu anggota Dewan anggota Komisi IX, sampaikan rekomendasi ini kepada Pak Presiden dan kami minta hentikan MBG dan evaluasi total," ungkapnya.
(eva/imk)
