Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah telah menindaklanjuti berbagai keluhan investor smelter nikel asal China terkait kebijakan sektor pertambangan, termasuk persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Hal tersebut disampaikan Bahlil saat menanggapi kabar adanya surat dari Kedutaan Besar China kepada Kementerian ESDM yang menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai berpotensi mengganggu keberlanjutan investasi smelter nikel di Indonesia.
Menurut Bahlil, komunikasi antara Pemerintah Indonesia dengan perwakilan pemerintah maupun pelaku usaha China terus berjalan. Bahkan, beberapa pekan sebelum dirinya berangkat menunaikan ibadah haji, ia telah menerima delegasi pengusaha China yang berinvestasi di Indonesia.
"Saya menyampaikan bahwa saya sudah sering bertemu dengan Kedubas China. Bahkan dalam 3-4 minggu lalu sebelum saya berangkat haji, itu menemui delegasi pengusaha China yang ada di Indonesia. Kami sedang berdiskusi dan kami sudah mencarikan beberapa solusi terhadap keluhan mereka," tutur Bahlil di Gedung DPR RI, Senin (15/6/2026).
Bahlil menyadari, salah satu isu yang banyak disoroti investor asing adalah terkait RKAB. Namun, Bahlil menegaskan kapasitas produksi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan pada dasarnya tidak mengalami perubahan.
Ia menyebut perusahaan yang membutuhkan tambahan pasokan bahan baku dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki alokasi RKAB lebih besar.
"Sebenarnya kalau RKAB, apa persoalannya RKAB? Kapasitas produksi mereka kan sama, yang kita kasih. Tinggal mereka sebagian melakukan kolaborasi, kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di daerah yang mendapatkan RKAB lebih," katanya.
(wia)
Add
as a preferred
source on Google
