Jakarta -
Dalam rangka memperingati Hari Nelayan Nasional, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional. Langkah itu sebagai agenda strategis Indonesia ke depan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu mengapresiasi dedikasi nelayan Indonesia sebagai pahlawan pangan laut yang selama ini berperan penting dalam menjaga ketersediaan protein bagi masyarakat.
"Selamat Hari Nelayan Nasional bagi kita semua. Nelayan adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan bangsa. Laut adalah masa depan kita, dan nelayan adalah penjaganya," ujar Ibas, dalam keterangan tertulis, Senin (6/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan MPR RI bertajuk 'Kedaulatan Maritim dan Kesejahteraan Nelayan di Era Ekonomi Biru'.
Ia menekankan forum diskusi kebangsaan harus mampu melahirkan gagasan yang tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi diwujudkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat.
"Kita ingin memastikan bahwa gagasan dalam forum ini tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi berkembang menjadi solusi konkret. Sektor kelautan dan perikanan harus tumbuh sebagai ekosistem yang utuh dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya nelayan," tegasnya.
Ibas juga menyoroti kondisi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari krisis pangan, energi, hingga gangguan rantai pasok, yang menuntut Indonesia untuk semakin memperkuat kemandirian nasional.
"Di tengah dinamika global, konflik, krisis energi, dan disrupsi rantai pasok, kita harus menegaskan kembali pentingnya ketahanan pangan nasional, termasuk dari sektor kelautan," lanjutnya.
Menurut lulusan S2 Nanyang Technological University tersebut, konsep ekonomi biru perlu diimplementasikan secara nyata sebagai strategi pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
"Ekonomi biru tidak boleh berhenti sebagai konsep. Blue food harus menjadi kekuatan nyata dalam sistem pangan nasional yang kita bangun bersama," ujarnya.
Lebih lanjut, lulusan S3 IPB University tersebut mengingatkan pentingnya menempatkan nelayan sebagai subjek utama dalam pembangunan.
"Kita tidak boleh meninggalkan masyarakat lokal, para nelayan kita. Mereka harus menjadi aktor utama dalam ekosistem kelautan yang berkelanjutan. Pembangunan sejatinya adalah memperluas kebebasan manusia," ungkapnya.
Indonesia, lanjutnya, memiliki kekayaan hayati laut yang melimpah, mulai dari ikan tuna, kakap, dan kerapu, hingga udang dan lobster, serta ekosistem penting seperti terumbu karang, mangrove, dan rumput laut. Selain itu, komoditas bernilai tinggi seperti mutiara dan berbagai produk turunan kelautan juga memiliki potensi besar di pasar global.
"Potensi kita luar biasa. Tantangannya adalah bagaimana menjaga sekaligus mengelola kekayaan ini secara bijak agar benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Ibas juga menyoroti pentingnya kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan dalam membangun sektor kelautan nasional.
Ia mengapresiasi fondasi kebijakan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memperkuat kelembagaan nelayan dan diplomasi maritim, serta arah kebijakan di era Presiden Prabowo Subianto yang mendorong ketahanan pangan berbasis laut dan penguatan investasi di sektor perikanan.
"Pembangunan sektor kelautan adalah proses lintas zaman. Fondasi yang kuat harus terus kita lanjutkan agar memberikan hasil yang berkelanjutan," ujarnya.
Selain itu, ia menekankan tantangan di sektor kelautan tidak hanya terletak pada aspek produksi, tetapi juga mencakup distribusi, akses permodalan, pemanfaatan teknologi, serta dampak perubahan iklim.
"Distribusi harus lebih efisien, teknologi harus ditingkatkan, dan keberpihakan anggaran harus benar-benar dirasakan oleh nelayan," tegasnya.
Ibas juga mendorong transformasi industri perikanan melalui hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing global.
"Kita tidak boleh hanya menjual hasil laut dalam bentuk mentah. Kita harus masuk ke industri pengolahan agar memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global," jelasnya.
Menutup sambutannya, Ibas mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun budaya maritim yang kuat, termasuk mendorong konsumsi pangan laut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
"Ketika konsumsi pangan laut meningkat, kita tidak hanya memperkuat ekonomi nelayan, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi bangsa," pungkasnya.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah pakar turut memberikan pandangan strategis. Prof. Dr. Ir. Sugeng Hari Wisudo, M.Si menekankan pentingnya efisiensi energi dan penerapan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan koperasi nelayan dan diversifikasi usaha, seperti fishing tourism.
Sementara itu, Dr. Ir. Firdaus Basbeth menyoroti pentingnya penguatan rantai nilai agar nelayan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, dengan koperasi sebagai salah satu solusi utama.
Adapun Dr. Roza Yusfiandayani menggarisbawahi tantangan yang dihadapi nelayan, seperti musim paceklik, cuaca ekstrem, dan rendahnya pendapatan, serta pentingnya dukungan teknologi dan informasi.
Dari Fraksi Partai Demokrat, Anggota Komisi IV DPR RI Hasan Saleh menyampaikan bahwa berbagai masukan dalam forum ini akan menjadi perhatian serius di tingkat legislatif.
Anggota Komisi IV lainnya, Ellen Esther, menyoroti pentingnya penguatan program Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya peningkatan kesejahteraan nelayan secara terintegrasi.
Sementara itu, M. Zulfikar Suhadi menekankan pentingnya keseimbangan antara investasi dan perlindungan nelayan kecil agar pembangunan sektor kelautan tetap inklusif.
Diskusi kebangsaan ini turut dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, yakni Hasan Saleh, M. Zulfikar Suhadi, dan Ellen Esther, serta para pakar dan akademisi dari berbagai institusi, seperti IPB University, PPM School of Management, dan Universitas Padjadjaran.
Turut hadir pula perwakilan organisasi kemaritiman, antara lain Conservation Strategy Fund Indonesia, AquaBio Fresh Indonesia, Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia, Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, serta komunitas pemuda dan nelayan.
Melalui forum ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat kedaulatan maritim Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan sebagai pilar utama ekonomi biru nasional.
(anl/ega)
