Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen diprioritaskan di wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Hal ini dinilai akan efektif memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Diketahui, berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) hingga tahun 2025, telah berdiri 166 Sekolah Rakyat rintisan yang umumnya diselenggarakan di lingkungan instansi Kemensos seperti Sentra, BP3KS, maupun bekerja sama dengan institusi lain seperti di gedung Pemda, gedung Balai, hingga gedung kampus. Terbanyak di Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Sesuai arahan Presiden, pada tahun 2026, akan dibangun Sekolah Rakyat di setiap Kabupaten, berupa Sekolah Rakyat permanen dengan site plan yang terstandarisasi, di mana tanah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan pembangunan sarana oleh Kementerian PU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu karena pembangunan SR Permanen akan bertahap maka Kementerian Sosial harus mengidentifikasi wilayah prioritas, dan saya usulkan agar dimulai berbasis tingkat kemiskinan wilayah. Data Susenas BPS 2025 menunjukkan wilayah Papua, NTT, Maluku dan Aceh yang masuk kategori itu sehingga pendirian SR di sana harusnya didahulukan dan diperbanyak, agar bisa mewujudkan program memutus dan memotong lingkaran kemiskinan antar generasi melalui advokasi pendidikan yang berkualitas," ucap HNW dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).
HNW menyebut jika persoalan kemiskinan bisa diatasi salah satunya melalui program SR, kesenjangan antar wilayah juga bisa berkurang. Dengan demikian integrasi bangsa diharapkan semakin meningkat, dan NKRI semakin kuat. Itu makin dipentingkan di tengah munculnya kembali isu separatisme.
"Alhamdulillah usulan ini menjadi keputusan rapat di mana penyelenggaraan Sekolah Rakyat harus dilakukan secara selektif dan diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, artinya juga ada konteks prioritas berdasarkan tingkat kemiskinan," sambungnya.
Ia juga mengingatkan kepada Kemensos meskipun SR menjadi Program Prioritas, hal tersebut tidak mengurangi atensi pada kelompok masyarakat yang rentan seperti Yatim Piatu (Yapi), Disabilitas, dan Lansia.
Pasalnya program Permakanan dengan perawatan sosial yang ditargetkan bagi 116.754 lansia dan 36.000 disabilitas, hingga kini belum ada alokasi anggarannya. Bantuan bagi Yatim Piatu juga mengalami kendala serupa, padahal di tahun 2025 berhasil disalurkan dan membantu 270.000 anak.
"Untuk memenuhi pelaksanaan program-program sosial itu, sejak awal kami di FPKS Komisi VIII DPR RI bersama yang lain sudah mendukung tambahan anggaran bagi Kementerian Sosial yang tahun lalu diajukan Rp 12,5 Triliun. Dan ketika kini hanya diajukan tambahan anggaran sebesar Rp 7,4 Triliun, harapannya agar permintaan ini diluluskan Kemenkeu, agar program prioritas seperti Sekolah Rakyat dapat dijalankan, dan program untuk bantu kelompok rentan; Yatim piatu, disabilitas, dan lansia juga tetap bisa diwujudkan," pungkasnya.
(akd/ega)
