Pemerintah hingga kini masih mematangkan skema rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) untuk tahun 2026. Sejumlah opsi tengah dikaji, termasuk kebutuhan formasi di berbagai instansi serta penyesuaian dengan kondisi fiskal dan prioritas pembangunan nasional.
"Belum, sedang kita, kita finalkan, kita rumuskan," kata Pras seusai Rapat Koordinasi Pengawakan Program Strategis Presiden, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah mengakui hampir seluruh kementerian telah menyampaikan kebutuhan pegawai dalam pembahasan rekrutmen ASN. Namun, hingga kini angka pasti formasi belum bisa diumumkan karena diskusi masih berkembang, terutama terkait penentuan prioritas yang harus didahulukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
"Secara umum hampir tadi semua menteri yang hadir sudah menyampaikan kebutuhannya. Tetapi dalam kesempatan pada siang hari ini kami belum bisa menyampaikan angka secara detail karena tadi diskusinya kemudian berkembang ya," ujar Pras.
"Mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi karena bagaimanapun juga kita harus mempertimbangkan juga kondisi kemampuan kita secara fiskal. Contohnya seperti itu," lanjutnya.
Kementerian PAN-RB disebut telah meminta seluruh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan kebutuhan pegawai. Pemerintah pusat juga melakukan pemetaan ASN yang sudah ada saat ini, guna mencari titik temu sebelum menetapkan jumlah rekrutmen secara final.
"Tapi bahwa ada kebutuhan dari setiap kementerian, dan Ibu MenPAN-RB juga sudah berkirim surat kepada seluruh K/L ya, untuk dan pemerintah daerah juga untuk melakukan semacam pemetaan gitu. Meskipun sebenarnya secara terpisah kita di pusat juga melakukan pemetaan terhadap seluruh ASN yang sudah existing gitu. Jadi ini sedang dicari titik temunya nanti kalau bicaranya masalah jumlah," ujarnya.
Lebih lanjut, pemerintah merencanakan pelibatan Kementerian Pertahanan dalam proses pendidikan dan pelatihan calon aparatur sipil negara (ASN) apabila rekrutmen resmi dibuka. Hal ini dipertimbangkan karena Kementerian Pertahanan dinilai memiliki fasilitas lembaga pendidikan yang memadai dan tersebar di berbagai wilayah.
"Jadi begini, nantinya, nantinya pada saat kita nanti memutuskan untuk melakukan rekrutmen ya, maka kita minta Kementerian Pertahanan sebagai salah satu kementerian yang memiliki fasilitas lembaga-lembaga pendidikan yang cukup banyak dan cukup tersebar, nah itu untuk menjalankan pendidikan dan pelatihannya. Itulah kenapa rapat kita selenggarakan di Kementerian Pertahanan," ujarnya.
(eva/isa)
