Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi menggelar sidang perdana masalah debottlenecking atau hambatan investasi maupun usaha di kantornya, Selasa (23/12/2025).
Dalam sidang perdana ini, Purbaya menyidangkan dua kasus terkait biaya layanan pengolahan sampah di Surabaya, dan kendala perolehan kredit ekspor. Ia turut menghadirkan pihak swasta serta pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait yang berkendala.
Dari sidang perdana ini, Menteri Keuangan menilai hasilnya penyelesaiannya cukup memuaskan, kendati ada yang belum sempurna.
"Hari ini adalah hari pertama sidang debottlenecking tadi ada yang penyelesaiannya bagus, ada yang setengah bagus, seenggaknya kami kasih," kata Purbaya dalam konferensi pers hasil Sidang Debottlenecking Usaha dan Investasi Satgas P2SP di Kantor Kemenkeu, Selasa (23/12/2025).
Purbaya pun memastikan akan terus membuka kanal aduan debottlenecking bagi pengusaha. Dia pun berjanji akan berupaya untuk menyelesaikan kasus per kasus secara tuntas.
"Jadi kita akan terima aduan begitu kalau bisa selesaikan, selesaikan langsung kalau ada adjustment di peraturan kalau sudah selesai akan selesai," tegasnya.
Deputi Bidang Perekonomian Kemensetneg, Satya Bhakti Parikesit menegaskan kanal aduan debottlenecking bagi pengusaha memang diluncurkan untuk mengatasi permasalahan kegiatan usaha dan investasi yang selama ini disoroti Presiden Prabowo Subianto. Ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem kegiatan usaha dan investasi yang baik.
"Memberikan kepastian usaha kepada pelaku usaha intinya pengaduan kanal ini memang salah satu upaya instrumen kita agar kepastian usaha dapat terwujud," ujarnya.
Terkait mengenai penyelesaian kasus, Satya menjelaskan tiap kasus berbeda-beda, tergantung permasalahan yang dihadapi. Dia menilai penyelesaian satu kasus dibutuhkan dua sampai tiga kali rapat.
"Satu kasus 2-3 kali rapat bervariasi akan tergantung permasalahan yang dihadapi," kata Satya. Namun, dia menilai pengusaha tidak perlu khawatir karena permasalahan dan progresnya akan terus dimonitor.
"Kita pantau terus sesuai hasil keputusan, agar tidak lupa," tutup Satya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
