Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud buka suara soal anggaran Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas. Dia mengatakan pengadaan dilakukan sesuai aturan serta untuk menjaga marwah Kaltim.
Persoalan anggaran Rp 8,5 miliar itu awalnya dijelaskan oleh Sekda Kaltim, Sri Wahyuni. Dilansir Antara, Selasa (24/2/2025), Sri menyebut rencana pengadaan telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah.
Dia mengatakan kendaraan operasional tersebut ditujukan untuk menjangkau wilayah Kaltim yang punya karakteristik geografis ekstrem. Dia mengatakan mobil dinas gubernur harus bisa melalui medan berat di Kaltim.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri Wahyuni.
Dia mengatakan anggaran Rp 8,5 miliar itu ditujukan untuk pembelian mobil jenis SUV hybrid bermesin 3.000 cc. Namun, dia tak menjelaskan spesifik kapan mobil dibeli, apa mereknya, dan berapa jumlahnya.
"Kondisi jalur di Kaltim seringkali berlumpur dan berbatu. Kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road yang mumpuni sangat diperlukan agar agenda kerja pimpinan tidak terhambat kendala teknis di lapangan," ujarnya.
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud juga telah buka suara soal anggaran Rp 8,5 miliar untuk membeli mobil dinas. Rudy mengatakan dirinya belum mendapat mobil dinas.
"Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur, jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan," ujar Rudy dilansir detikKalimantan.
Rudy mengatakan Kaltim merupakan wilayah tempat Ibu Kota Nusantara (IKN) berada. Dia mengatakan pengadaan mobil tersebut juga ditujukan untuk menjaga marwah Kaltim.
"Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim," tuturnya.
"Mobil yang diadakan itu hanya 3.000 cc. Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya mengikuti pesan itu saja, sesuai Permendagri," sambungnya.
Sementara itu, dilihat dari situs Sirup Inaproc, terdapat rencana pengadaan kendaraan dinas jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah menggunakan APBD 2026. Kendaraan yang akan dibeli rencananya berupa jenis jip 4x4 A/T (non premium color), kapasitas mesin/silinder (cc) 3.346 cc solar.
Pengadaan rencananya dilakukan pada Mei 2026 dengan metode e-purchasing. Jumlah kendaraan yang rencananya dibeli 1 unit.
"Sumber dana APBD 2026 Provinsi Kalimantan Timur. Pagu Rp 2.952.380.480 (Rp 2,9 miliar)," demikian tertulis di situs tersebut.
Simak selengkapnya di sini.
(haf/dhn)
