Jakarta -
Fraksi Partai Golkar DPR RI menerima audiensi Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah (FR PTMA). Dalam pertemuan itu, membahas sejumlah isu, di antaranya revisi UU Pemilu hingga RUU Sisdiknas.
Pertemuan digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Dalam pertemuan itu, Sarmuji didampingi Ketua Komisi X DPR Agung Widiyantoro, anggota Komisi X DPR Muhamad Nur Purnamasidi, Karmila Sari, Juliyatmono, Adela Kanasya Adies, anggota Komisi VI DPR Ahmad Labib, dan anggota Komisi XI DPR Eric Hermawan.
Ketua Fraksi Golkar DPR RI M Sarmuji mengatakan Muhammadiyah memiliki kepentingan langsung terhadap pembahasan RUU Sisdiknas. Dia mengatakan Muhammadiyah selama ini punya banyak perguruan tinggi dan sekolah yang turut berperan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami berharap agar Muhammadiyah juga bisa berkontribusi dalam penyusunan RUU Sisdiknas," ujar Sarmuji.
Sekjen Partai Golkar itu juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem pendidikan tinggi yang adil antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Menurutnya, kontribusi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan juga perlu diperhatikan.
"Negara berutang kepada Muhammadiyah terutama dalam hal pendidikan, di mana sumbangsih Muhammadiyah terhadap bidang pendidikan yang tidak bisa semuanya diurusi oleh negara, sehingga perlu adanya partisipasi publik," kata Sarmuji.
Sarmuji pun membagikan pengalamannya saat berkunjung ke Papua Barat. Dia mengaku takjub adaya SMA Muhammadiyah di sana.
"Bahkan kita tahu di daerah-daerah yang tidak ada muslimnya (minoritas muslim), ada lembaga pendidikan Muhammadiyah. Saya pernah mengunjungi wilayah Papua Barat, terutama Bintuni, tahun 2005. Saya harus melakukan delapan jam perjalanan darat. Namun yang membuat saya takjub di sana ada SMA Muhammadiyah," ujar Sarmuji.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Agung Widiyantoro mengatakan bantuan pendidikan perlu disalurkan dengan tepat. Dia menilai pendidikan semestinya tak hanya dipandang sebagai bantuan sosial, melainkan sebagai hak sekaligus investasi.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof Dr Ma'mun Murod yang memimpin FR PTMA mengatakan politik punya peran penting dalam pembangunan dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Dia pun mengingatkan revisi UU Pemilu yang belum dimulai meski pemilu semakin dekat.
Dia mengatakan gagasan revisi UU Pemilu perlu dikaji lebih lanjut secara mendalam dan komprehensif. Hal itu, kata dia, agar menghasilkan pengaturan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.
Dia juga menyoroti persoalan pendidikan tinggi. Termasuk, status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang memungkinkan kampus tersebut memperoleh pendanaan besar dengan kontrol yang minim.
"Sebab ketika kampus dilabeli PTNBH, itu sangat menyulitkan kampus-kampus swasta, terutama dalam kuota penerimaan mahasiswa," ujar Ma'mun.
Ma'mun menjelaskan jumlah perguruan tinggi di Indonesia mencapai 4.400. Menurutnya, jumlah ideal perguruan tinggi di Indonesia berada di kisaran 2.200. Dia menilai kelebihan jumlah ini berkonsekuensi langsung terhadap alokasi anggaran pendidikan.
Dia menyampaikan keluhan perguruan tinggi Muhammadiyah. Dia menegaskan Muhammadiyah terus konsisten memberikan beasiswa dan keringanan biaya pendidikan bagi masyarakat.
"Muhammadiyah berupaya juga meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan biaya yang terjangkau menyasar anak-anak yang tidak mampu. Kami juga memperhatikan kampus-kampus Muhammadiyah yang masih dalam proses peningkatan mutu pendidikannya," kata Ma'mun.
(amw/wnv)
