Jakarta -
Pimpinan DPR RI menerima aspirasi dari perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati. Mereka curhat terkait kondisi Pati saat ini hingga meminta kejelasan terkait pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR RI.
Hadir dalam pertemuan ini Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, hingga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor, Lukman Hakim, yang disebut perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati, menyampaikan sejumlah poin ke DPR RI.
"Saya juga ikut tergerak bagaimana masyarakat Pati ini kembali pulih. Saya kira selama ini, selama satu tahun sakit, Pak. Sakit sekali. Di media sosial yang digoreng-digoreng yang kebenarannya saya kira nggak sesuai yang ada di lapangan," kata Lukman di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lukman menyebut ada sejumlah komunitas yang tergabung dari Forum Komunikasi Rakyat Pati ini, di antaranya LDII, Pemuda Pancasila, tokoh nelayan, hingga perempuan. Lukman meminta penjelasan terkait pembahasan RUU Perampasan Aset.
"Yang pertama, poin yang akan kami sampaikan terkait dengan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, Pak. Sampai sejauh mana Bapak-bapak, Ibu-ibu Wakil Ketua DPR RI hari ini, walaupun sebenarnya ada di Komisi III, paling tidak biar kami tahu sampai sejauh mana pembahasannya. Itu poin yang pertama," ujar Lukman.
Lukman juga menyoroti soal kondisi Pati belakangan yang dinilai kurang kondusif. Ia meminta ada ketegasan dari permasalahan yang dihadapi rakyat Pati.
"Sudah satu tahun kami diacak-acak, di media sosial yang nggak tahu kebenarannya, yang masih disangsikan kebenarannya. Kami menuntut ketegasan. Seperti contoh, sebelum tanggal 13 kemarin, sound horeg itu di tengah alun-alun, Pak, sampai jam 00.00 malam, kami resah. Kedua, kantor DPRD diacak-acak sampai malam. Ada apa ini?" tambahnya.
Ia juga meminta ada regulasi yang mengatur kreator konten membahas kondisi Pati. Ia menyoroti hoaks yang beredar bisa mengalahkan pemberitaan media nasional.
"Terus selanjutnya ada poin yang ketiga. Perlu adanya sebuah regulasi. Mungkin ini di Komisi I ya kaitan dengan, apa namanya, media sosial, konten-konten kreator. Jadi gorengannya itu sampai media resmi kalah, Pak. Hoaks-hoaksnya luar biasa," ujar Lukman.
"Padahal yang ada di lapangan mereka-mereka paling 10 orang, 7 orang. Tapi ketika sudah konten kreator ini sudah bermain, jadi seolah-olah-olah ini Pati jelek. Selalu negatif, selalu negatif. Kami perlu adanya sebuah regulasi yang mengatur itu. Sampai media yang berizin pun kalah secara pemberitaan. Nggak akan didengar gitu," sambungnya.
Perwakilan nelayan Pati, Agung, menyebut kondisi Pati berdampak ke pekerjaannya. Ia menyebut investor khawatir dengan kondisi yang ada di Pati.
"Nelayan Kabupaten Pati sangat terasa dampaknya. Dari investor-investor yang akan masuk, semuanya ketakutan akan Kabupaten Pati. Mohon dari bapak semuanya perwakilan kita, minta turun ke lapangan, turun ke Pati. Lihat ini Pati," ujar Agung.
Agung menyebut kondisi Pati sebenarnya aman dan cinta damai. Ia menyebut ingin daerah Pati dikenal sebagai wilayah yang kondusif.
"Keadaan Pati yang sebetulnya cinta damai, ramah, ingin kita kondusif semuanya. Tapi dengan adanya segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat Pati, membuat kita sangat-sangat tidak beradab," imbuhnya.
(dwr/gbr)
