Badan Legislasi (Baleg) DPR rapat dengan seluruh pimpinan Komisi I hingga Komisi XIII DPR. Rapat tersebut membahas evaluasi RUU Prolegnas Prioritas 2026 yang telah ditetapkan pada Desember 2025.
Rapat digelar di ruang rapat Baleg DPR, gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/206). Rapat dipimpin oleh Ketua Baleg DPR Bob Hasan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Undangan ini memiliki bobot yang sangat berat karena bukan komisi-komisi yang hadir, tapi ketua ketua maupun pimpinan komisi-komisinya, itu bobotnya berat," kata Bob mengawali rapat.
Bob menyebut rapat kali ini bertujuan untuk mengevaluasi prolegnas secara berkala. Bob meminta agar semua komisi di DPR memberikan perkembangan RUU yang tengah dibahas.
"Evaluasi terhadap prolegnas dilakukan secara berkala, Pasal 28 Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2019 untuk menilai efektivitas dan relevansinya terhadap kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan keadaan, evaluasi ini bertujuan memastikan setiap RUU dalam prolegnas mencerminkan prioritas legislasi nasional dan mampu menjawab persoalan hukum dengan tepat dan terukur," ucap Bob.
"Terkait hal tersebut, Baleg mengundang Komisi I hingga Komisi XIII untuk dapat menyampaikan laporan perkembangan RUU Prioritas Tahun 2026 yang menjadi tugasnya sesuai prolegnas prioritas tahun 2026 itu sendiri," lanjutnya.
Bob lalu merinci perkembangan terkini yang sudah dilaporkan seluruh komisi di DPR kepada Baleg DPR. Politikus Partai Gerindra itu menyebut ada 7 RUU yang telah resmi menjadi RUU usul DPR.
"Berdasarkan status terkini sebanyak 7 RUU telah resmi menjadi RUU usul DPR, terdiri dari 5 RUU prioritas dan 2 RUU kumulatif terbuka, 3 RUU dalam tahap harmonisasi, 5 RUU dalam tahap pembicaraan tingkat 1, artinya 4 prioritas dan 1 RUU kumulatif terbuka, sisa RUU lainnya dalam tahap penyusunan sebanyak 38 RUU di DPR, 11 RUU di pemerintah, dan 1 RUU di DPD," jelas Bob.
(maa/rfs)
