Jakarta, CNBC Indonesia - Dua wakil menteri keuangan tengah memastikan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara berjalan sesuai perencanaan jelang tutup buku anggaran 2025 dan persiapan memasuki 2026 di sejumlah kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).
Untuk memastikan pelaksanaan anggaran sesuai perencanaan itu, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono melakukan kunjungan kerja di dua wilayah strategis yaitu Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta dan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat kemarin, Senin (29/12/2025).
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengunjungi dua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yaitu KPPN Bandung I dan KPPN Sumedang, yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat.
Kunjungan ini dilakukan untuk memantau pelaksanaan APBN menjelang akhir tahun anggaran, yang merupakan periode krusial dalam pengelolaan keuangan negara.
"Menuju akhir tahun ini biasanya adalah satu periode yang sangat-sangat spesial untuk teman-teman di perbendaharaan. Menjelang akhir tahun, khususnya di bulan Desember, aktivitas perbendaharaan berada pada periode yang sangat krusial," kata Suahasil dikutip dari keterangan tertulisnya di website DJPb Kemenkeu, Selasa (30/12/2025).
Suahasil menuturkan, kinerja pengelolaan APBN di Jawa Barat telah mencapai 94,6% dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumedang mencatatkan realisasi tertinggi sekitar 98%, disusul oleh KPPN Bandung I yang lebih dari 95%.
Meski begitu, Suahasil menekankan, pencapaian tersebut belum final. Pada tanggal 31 Desember, seluruh transaksi APBN di tiap wilayah Indonesia akan ditutup dan seluruh posisi kas negara dipantau hingga detik terakhir.
"Kami akan menutup seluruh APBN pada tanggal 31 Desember yang akan disusun dalam laporan pelaksanaan APBN. Semua transaksi pemerintah akan terus dipantau hingga akhir tahun sampai dengan tengah malam," ujarnya
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melakukan kunjungan kerja di Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta VII. Thomas mengatakan, kinerja pengelolaan APBN tahun 2025 di DKI Jakarta telah merealisasikan belanja APBN Regional DKI Jakarta sekitar 93,02%.
Wamenkeu Thomas juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intensif antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) di tahun 2026, agar akselerasi belanja APBN tahun 2026 bisa dimulai sejak awal tahun, dengan fokus utama pada program-program prioritas pemerintah.
"Koordinasi yang intensif antara Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga sangat penting untuk memastikan pelaksanaan APBN Tahun 2026 dapat berjalan dengan baik, dengan fokus utama pada program-program prioritas," tegas Wamenkeu Thomas.
Selain itu, Thomas juga mendorong Kanwil DJPb dan KPPN di Jakarta untuk terus memberikan inovasi dalam memperbaiki pengelolaan APBN. Ia mengharapkan agar Kanwil DJPb tidak hanya fokus pada tugas administratif, tetapi juga memberikan inisiatif dan solusi yang dapat memperkuat sistem pengelolaan APBN.
Langkah mempercepat dan memperbaiki koordinasi antara pusat dan daerah, juga dengan Kementerian/Lembaga (K/L), ia harapkan dapat meningkatkan efektivitas belanja negara dan mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah.
Sebagaimana diketahui, realisasi belanja negara hingga November 2025 masih tertinggal dari target, sehingga pemerintah harus menghabiskan ratusan triliun rupiah dalam sisa waktu hingga akhir tahun.
Realisasi belanja negara hingga 30 November 2025 tercatat mencapai Rp2.911 triliun, atau sekitar 82,5% dari target belanja dalam outlook Lapsem. Dengan realisasi tersebut, pemerintah masih memiliki sisa anggaran sekitar Rp616,4 triliun yang harus dibelanjakan dalam sisa waktu hingga akhir tahun ini.
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
