Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan pentingnya pelucutan senjata sebagai pilar penting bagi keamanan dan perdamaian dunia. Menurut dia, agenda pelucutan senjata global saat ini tidak hanya stagnan, tetapi juga mengalami kemunduran.
Hal itu disampaikan Sugiono dalam pernyataan nasional pada High-Level Segment Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa, Swiss (23/2/2026). Sugiono menilai situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu telah memberi tekanan berat terhadap multilateralisme dan hukum internasional, sehingga meningkatkan risiko eskalasi.
Dia kemudian mengungkit berakhirnya Perjanjian New START yang menyebabkan tidak ada lagi kerangka pengendalian yang mengikat dua pemilik senjata nuklir terbesar di dunia. Hal ini dipandang melemahkan pengendalian senjata global dan memperbesar ketidakpastian strategis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di tengah situasi ini, risiko salah perhitungan semakin meningkat," ujar Sugiono.
Dalam pidatonya, Sugiono juga menekankan perlunya mengatasi ketidakseimbangan antara kewajiban nonproliferasi dan lambannya kemajuan pelucutan senjata.
"Pelucutan senjata nuklir justru terkesan opsional, di tengah upaya keras negara-negara non-senjata nuklir melakukan proliferasi," ungkap dia.
Untuk itu, Sugiono menyerukan urgensi penguatan komitmen politik dan kemajuan substantif agar Konferensi Perlucutan Senjata dapat mengembalikan kredibilitasnya sebagai forum perundingan utama.
"Keamanan sejati dibangun dari rasa saling percaya dan dialog," ujar Menlu RI.
Menutup pidatonya, Sugiono mendorong Konferensi Perlucutan Senjata untuk menampilkan ketahanan dinamis atau dynamic resilience. Konferensi tersebut, menurut dia, harus mampu menjaga integritas dan tujuan utamanya di tengah ketegangan geopolitik.
"Pelucutan senjata bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga keharusan moral demi masa depan dunia yang lebih aman dan damai," tegas Sugiono.
Adapun Konferensi Perlucutan Senjata merupakan satu-satunya forum perundingan multilateral global di bidang perlucutan senjata. Konferensi ini berbasis di Jenewa, dengan 65 negara anggota, termasuk lima negara pemilik senjata nuklir.
Beroperasi berdasarkan konsensus dan berada di bawah mandat Majelis Umum PBB, forum ini telah melahirkan sejumlah perjanjian penting seperti Konvensi Senjata Kimia dan Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir. Sebagai anggota Konferensi Perlucutan Senjata, Indonesia secara konsisten mendorong perlucutan senjata yang menyeluruh, transparan, dan tidak diskriminatif.
(fca/dhn)
