Jakarta -
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjawab anggapan yang menilainya sebagai 'Gubernur Konten'. Dedi mengatakan aktivitas di media sosialnya justru sebagai bentuk integritas.
Dedi Mulyadi menyampaikan hal itu saat berdialog dengan Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting dalam Jejak Pradana, ditulis Jumat (7/11/2025). Dedi mengatakan apa yang dia lakukan justru harus selalu terekam dalam kamera.
"Jadi ya, saya melihat bahwa apa yang saya lakukan harus terekam," kata Dedi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam video-videonya yang diunggah di akun resminya, Dedi memang kerap mendokumentasikan kegiatannya mulai dari sidak ke lapangan hingga saat menyapa warga. Tak jarang ada emosional yang terlihat mulai dari marah hingga menangis.
Namun demikian, hal itu justru dinilainya sebagai bentuk kejujuran. Dia tak ingin kegiatannya di lapangan terekam sepotong-sepotong lewat mata kamera netizen.
"Itu kan dokumen, bayangkan saya pasti beberapa kali kena fitnah dari semua kegiatan yang saya lakukan dan kemudian orang memutarbalikkan fakta. Justru terjawab dengan tayangan di YouTube itu, karena utuh," jelasnya.
"Oh yang sebenarnya terjadi ini lho, bayangkan kalau yang dilakukan oleh saya yang merekam orang lain, orang lain merekam sepotong. Diedit ini kan berbahaya," sambung Dedi.
Dedi kemudian mencontohkan saat sidak ke perusahaan air mineral. Niat utamanya saat itu yakni hanya dua, soal mobil yang overload melintas di jalan yang baru dibangun. Kemudian soal warga yang tidak mendapat pasokan air.
"Kemudian diajak untuk melihat sumber air, mata air jadi air aquiver itu air mahal, itu kan hal yang disampaikan, tapi kemudian bertemu dengan orang perusahaan, 'Pak Dedi saya minta dihapus'. Saya tidak mau, kenapa? Justru dengan saya menghapus akan menjadi pertanyaan publik, jangan-jangan ada mainnya nih dihapus," kata KDM panggilan akrab Dedi.
Dia mengatakan ingin dokumentasinya selama sidak tampil secara utuh, sekaligus untuk mengedukasi masyarakat. Sebab kata dia, ada perusahaan daerah yang dikucurkan dana ratusan juta tapi tak memiliki pijakan hukum
"Ada air yang dibayarkan per tahun pada BUMN, kisarannya Rp 400 juta tapi dasar pungutannya ga ada. Nah kalau begitu dari situ saya katakan tapi masyarakat mandi dari air sawah. Kan ini kan ketidakadilan yang harus segera dibongkar untuk segera dikembalikan hak-hak publik itu," jelasnya.
Mantan Bupati Purwakarta ini pun menegaskan lagi, kalau kegiatannya di lapangan bukan konten. Yang terekam dan ditayangkan di media sosialnya merupakan peristiwa sebenarnya di lapangan.
"Kalau konten itu ada penulis skripnya, ada action, atau nanti Pak, nanti kisi-kisinya ini Pak. Saya kan nggak, mengalir aja, turun ini, kalau di situ pasti ada emosional, pasti ada nangis, ada marah ya wajar dan saya tak mau itu diedit, silakan aja orang melihat ini adalah peristiwa yang terjadi," ujarnya.
"Kalau yang konten itu drama, itu kan film, itu konten, itu disusun, tapi kalau berita bukan drama, langsung sebuah peristiwa. Saya ini setiap hari menampilkan berita bukan menampilkan drama," kata Dedi.
Lebih lanjut, Dedi juga bicara soal namanya masuk kandidat cawapres paling populer di survei. Dedi mengatakan saat ini fokus untuk bekerja.
"Gimana kandidat wapres itu pertanyaan yang salah 2029 kenapa ditanya hari ini," katanya.
"Saya nggak pernah mengamati survei, saya tak memiliki konsultan politik yang mendampingi saya hari ini, apalagi membayar survei, saya fokus kerja sebagai gubernur aja memenuhi janji politik, persoalan dari hasil kerja itu orang menilai negatif dan positif terserah," imbuh Dedi.
Cita-cita Besar 2026
Dedi Mulyadi kemudian menjabarkan rencana kerjanya sebagai Gubernur Jabar. Dia mengatakan sisa anggaran 2025 difokuskan untuk kewajiban Provinsi.
"Di 2026 itu kita mengerjakan yang menjadi kewajiban Provinsi dan menjadi kewajiban Kabupaten. Jadi kewajiban Kabupaten Pangandaran utangnya kita bayarin sebagian, kemudian jalan-jalan Kabupaten kita mulai bangunkan," katanya.
Di tahun depan juga Pemprov Jabar akan menyambungkan irigasi termasuk membangun kampung-kampung yang memiliki identitas kuat. Dia merencanakan ada 100 rumah yang dibangun Pemprov Jabar di tiap Kabupaten dengan identitas yang khas Jawa Barat.
"Sehingga Sunda sebagai nilai historikalnya tak boleh hilang dan itu masa depan, karena gelombang industrialisasi orang Jakarta yang terintegrasi ini adalah pasar yang cukup kuat," jelasnya.
Lalu di tahun 2027, lanjut Dedi, mulai melakukan pembangunan besar di desa-desa. Hal itu dikarenakan kewajiban di Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah tuntas di tahun-tahun sebelumnya.
"Jadi kita mulai dari yang besar dulu. Ini kewajiban provinsi sudah selesai, kewajiban Kabupaten Kota sudah selesai," ucapnya.
Dedi mengatakan di2028 akan mengarah investasi daerah. Dia mencontohkan selama ini pemegang saham terbesar di Bank BJB yakni saham Pemprov dan saham Kabupaten. Dia ingin desa juga ikut andil
"Desa menjadi pemilik saham, dia harus ikut di bursa saham kan, ikut beli, kita harapkan saya mau cari mekanismenya gimana caranya dana Provinsi Jabar bisa terdistribusi menjadi desa dan desa menjadi pemegang saham sehingga mimpi saya ke depan desa punya tadi, pendapatan yang berasal dari deviden BUMD," tuturnya.
Dengan begitu, sambung Dedi, 15 tahun ke depan desa tak lagi mendapat suntikan dana desa lagi. Sebab, sudah memiliki pendapatan secara otonom yang dikelola BUMD.
"Dia menjadi investor," kata Dedi.
Jejak Pradana adalah potret dedikasi setahun pertama untuk negeri. Talk show inspiratif ini akan menghadirkan pemangku kepentingan dari pemerintah maupun swasta yang berdedikasi memajukan negeri dalam setahun terakhir. Saksikan konten lengkapnya di detik.com/jejak-pradana.
(idn/imk)
