Jakarta -
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menanggapi pernyataan Ketua Komisi VIII DPR RI yang menyebut ada kru pesawat haji memakai rok tinggi-tinggi hingga menyarankan penggunaan pakaian yang pas. Dahnil menyebut sebenarnya penerapan soal pakaian sudah diatur oleh masing-masing maskapai.
"Sebenarnya kan sudah diatur ya, masing-masing kru itu harus pantas, proper, secara syar'i. Jadi ya itu juga kita dorong karena kan ini terkait dengan ibadah haji ya. Maka kan mereka harus proper, baik itu yang oleh Saudia maupun oleh Garuda atau maskapai lain," kata Dahnil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dahnil lantas ditanyai apakah kriteria dari proper yang dimaksud harus menggunakan hijab. Ia kemudian berkelakar jika ada pihak yang boleh tak berhijab, yakni kru laki-laki.
"Krunya ada yang boleh nggak berhijab, yaitu laki-laki, jangan berhijab, itu jangan. Jadi kami justru mendorong kru laki-laki jangan berhijab, mohon dengan sangat," candanya.
Dahnil menyebut tak ada standar rinci mengenai hal itu. Yang terpenting, kata dia, kru harus berpenampilan sopan dan pantas.
"Iya kita akan dorong supaya layak, pantas, sopan untuk agenda keagamaan," sambungnya.
Pernyataan Ketua Komisi VIII DPR
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang sebelumnya menyebut ada pesawat yang melayani jemaah haji Indonesia dengan kru yang mengenakan rok tinggi. Marwan menilai penampilan dari kru pesawat ini kurang sesuai.
Marwan Dasopang menyampaikan hal tersebut saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025). Marwan awalnya menyarankan usia pesawat untuk pelayanan haji maksimal 15 tahun.
"Yang kedua, sebetulnya saran juga, kita menemukan layanan pesawat ini ternyata krunya sekaligus disewa. Jadi menyewa pesawat, bersyarat kru semuanya ada di situ. Maka yang melayani jemaah kita itu roknya tinggi-tinggi," kata Marwan.
Anggota DPR dari Sumut ini menyebut maskapai hanya memperbolehkan dua orang Indonesia menjadi kru di sana. Dia meminta agar kru yang berbasis nusantara.
"Hanya dibolehkan 2 orang saja Indonesia. Yang lainnya itu tetap dia punya. Makanya sebetulnya berbasis nusantara," sebutnya.
(dwr/dek)
