Jakarta, CNBC Indonesia - China tengah berupaya merombak arsitektur perdagangan global agar ekonominya yang bernilai US$19 triliun semakin kebal terhadap tekanan Amerika Serikat (AS) dalam jangka panjang.
Mengutip laporan Reuters, Jumat (20/2/2026), pemerintah China memanfaatkan ketidakpastian yang diciptakan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump untuk menenun basis manufaktur raksasanya ke dalam blok-blok ekonomi terbesar dunia. Sasarannya mencakup Uni Eropa, negara-negara Teluk, hingga pakta dagang lintas Pasifik.
Dorongan ini mencakup percepatan sekitar 20 perjanjian perdagangan yang banyak di antaranya telah dinegosiasikan selama bertahun-tahun, meski kekhawatiran global atas overproduksi China, akses pasar yang tidak seimbang, dan lemahnya permintaan domestik masih membayangi.
Kajian Reuters terhadap 100 artikel berbahasa Mandarin yang ditulis akademisi perdagangan yang didukung negara sejak 2017 menunjukkan adanya dorongan sistematis dari penasihat kebijakan China untuk "membongkar ulang" kebijakan dagang AS dan menetralisir strategi pembendungan Washington.
Rencana itu kini mulai dijalankan. Kesepakatan yang dicapai dengan Kanada saat kunjungan Perdana Menteri Mark Carney ke Beijing pada Januari, yang memangkas tarif kendaraan listrik asal China, disebut sebagai langkah pertama dari serangkaian upaya untuk melemahkan pengaruh AS.
"Jangan ganggu lawan Anda ketika ia sedang membuat kesalahan," ujar seorang pejabat China merujuk pada agenda perdagangan Trump yang dianggap disruptif.
Peninjauan terhadap lebih dari 2.000 makalah strategi perdagangan yang didukung oleh Chinese Academy of Social Sciences (CASS) dan Peking University, lembaga yang memberi nasihat kepada para pemimpin puncak China, menunjukkan para perumus kebijakan menerima bahwa perubahan struktural yang menyakitkan adalah harga yang layak dibayar demi dominasi jangka panjang China dalam perdagangan global.
Dua diplomat Barat mengatakan jika strategi ini berhasil, Beijing berpotensi membalikkan lebih dari satu dekade kebijakan perdagangan AS dengan menempatkan dirinya sebagai pusat tatanan multilateral baru yang dibentuk sesuai kepentingan China.
"China kini memiliki peluang emas," kata Alicia Garcia Herrero, peneliti senior di lembaga pemikir Bruegel.
Kementerian Perdagangan China tidak menanggapi permintaan komentar mengenai strategi tersebut. Sementara itu, seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa tidak mengejutkan jika negara dengan surplus perdagangan besar ingin mempertahankan globalisasi.
"Presiden Trump sedang memperbaiki masalah yang ditimbulkan globalisasi bagi Amerika Serikat, sementara negara lain berusaha menggandakan komitmen pada globalisasi ketika akses pasar bebas ke Amerika Serikat mulai tertutup," katanya.
Membangun Blok dan Aliansi
Perubahan nada Beijing mencerminkan kalkulasi baru. Setahun lalu, China menggaungkan retorika era Mao Zedong tentang ketahanan menghadapi Barat seperti dalam Perang Korea. Kini, menjelang rencana kunjungan Trump pada April, diplomat China berkeliling dunia menyerukan pembelaan terhadap multilateralisme dan perdagangan terbuka.
Pada Januari, China mengirim diplomat utamanya ke Lesotho, negara kecil yang sempat dikenai tarif 50% oleh Trump, untuk menjanjikan kerja sama pembangunan. Media pemerintah pada Sabtu melaporkan China akan menerapkan tarif nol persen terhadap impor dari 53 negara Afrika.
Di saat yang sama, Beijing menawarkan sistem bea cukai berbasis kecerdasan buatan kepada negara tetangga dan memperbarui infrastruktur digital perdagangan.
Langkah-langkah ini sejalan dengan tujuan yang diidentifikasi dalam makalah kebijakan, menanamkan China begitu dalam dalam jaringan perdagangan global sehingga mitra dagang tak mampu melakukan decoupling meski mendapat tekanan dari AS.
"Dalam menghadapi kompetisi strategis AS dengan China, 'anti-decoupling' harus menjadi fokus utama China," tulis Ni Feng dari Institute of American Studies CASS pada 2024.
Sejak 2017, China telah bernegosiasi dengan Honduras, Panama, Peru, Korea Selatan, dan Swiss. Kini, pejabat China berupaya mempercepat pembicaraan yang sempat mandek.
"Kami bersedia merundingkan perjanjian perdagangan dan investasi bilateral maupun regional dengan negara dan kawasan yang berminat," ujar juru bicara Kementerian Perdagangan He Yongqian.
Menteri Luar Negeri Wang Yi bahkan mengusulkan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa pada November. Sebulan kemudian, ia mendesak Dewan Kerja Sama Teluk untuk menyelesaikan negosiasi lama.
Pada Januari, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sepakat dengan Presiden Xi Jinping untuk memulai studi kelayakan perjanjian jasa yang dapat mengurangi hambatan bagi perusahaan Inggris. Kanselir Jerman Friedrich Merz juga menyatakan akan mencari "kerja sama strategis" dengan China.
China juga memprioritaskan aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), pakta yang awalnya dirancang sebagai penyeimbang China sebelum AS mundur pada 2017.
Namun, surplus perdagangan China yang besar menjadi tantangan. Beberapa anggota khawatir produsen China akan membanjiri pasar dengan barang murah, sementara permintaan domestik China masih lemah.
Wendy Cutler, mantan kepala negosiator AS untuk Trans-Pacific Partnership era Obama, mengakui adanya peluang bagi Beijing untuk memimpin perdagangan global, tetapi menilai China harus membuktikan komitmennya.
"Dengan ketidakseimbangan perdagangan yang besar serta sejumlah langkah koersif terhadap negara seperti Jepang, sulit melihat bagaimana mereka benar-benar menjalankan komitmennya," katanya.
Seorang diplomat senior perdagangan Eropa menyebut pendekatan Beijing sebagai "propaganda murni China".
Namun penasihat China tidak surut. Salah satunya mengingatkan bahwa Uni Eropa dan China pernah merundingkan perjanjian investasi besar pada 2020 di masa jabatan pertama Trump, meski dibekukan pada 2021 akibat sengketa sanksi hak asasi manusia.
Pelajaran dan Strategi Jangka Panjang
Beberapa penasihat China dalam makalahnya mendorong Beijing mempelajari bagaimana Washington "mempersenjatai" lembaga global untuk membendung China, serta memanfaatkan celah dari sikap Trump yang cenderung meninggalkan atau meminggirkan lembaga multilateral seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Mereka juga menekankan pentingnya memengaruhi standar global, misalnya dalam hak kekayaan intelektual, melalui inisiatif Belt and Road dan keanggotaan dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang mencakup sekitar 30% PDB global.
Kesepakatan terbaru China dengan negara-negara Asia Tenggara, misalnya, difokuskan pada perdagangan digital dan kecerdasan buatan, dengan harapan memperoleh keuntungan sebagai pelopor.
Namun risiko surplus perdagangan China sebesar US$1,2 triliun sulit diabaikan.
Pascal Lamy, mantan Direktur Jenderal WTO, mengatakan perusahaan China mengirim lebih banyak barang ke Eropa daripada yang mampu diserap pasar.
"Menjadi misteri bagaimana, dengan karakter rezim dan kecerdasan kolektifnya, mereka belum berhasil menyeimbangkan kembali model ekonominya," ujarnya.
Sebagian pihak juga meragukan strategi mendekat ke China sebagai cara terbaik mengurangi ketergantungan pada AS.
"Saya pikir taruhannya keliru," kata Stephen Nagy dari Macdonald-Laurier Institute mengenai kesepakatan Kanada dengan China.
Seorang pejabat perdagangan Meksiko menyatakan, "Kami tidak melihat kebutuhan untuk perjanjian perdagangan bebas dengan China saat ini."
"Kami sudah berada di CPTPP dan mencakup 60% PDB dunia," tambahnya.
Ekonom HSBC Fred Neumann mengatakan mitra dagang sebenarnya membutuhkan China untuk menghidupkan kembali konsumsi domestiknya.
Sementara Menteri Perdagangan China Wang menyatakan peningkatan impor menjadi prioritas dalam rencana lima tahun berikutnya, penyeimbangan ulang ekonomi adalah proyek jangka panjang. Trump masih memiliki tiga tahun masa jabatan, dan pemerintahan berikutnya bisa saja kembali membangun koalisi untuk membendung China.
China harus "mempelajari secara mendalam logika tindakan AS dalam lembaga internasional dan kemungkinan langkah berikutnya untuk merespons ofensif strategis yang semakin sengit di masa depan," tulis Zhao Pu dari CASS pada 2023.
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
