Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan politik di Kenya meningkat tajam setelah Presiden William Ruto secara terbuka memerintahkan aparat kepolisian untuk menembak pengunjuk rasa yang merusak properti publik dan bisnis di bagian kaki guna melumpuhkan mereka, bukan untuk membunuh.
Pernyataan tersebut disampaikan dua hari setelah 31 orang dilaporkan tewas dalam demonstrasi besar-besaran anti-pemerintah di seluruh negeri.
"Siapapun yang pergi untuk membakar properti milik orang lain, orang seperti itu harus ditembak di kaki, lalu langsung ke rumah sakit dalam perjalanan menuju pengadilan," ujar Ruto dalam pidatonya pada Rabu (9/7/2025). "Mereka tidak perlu dibunuh, tapi tembak kakinya sampai patah."
Pernyataan itu datang setelah aksi protes pada Senin yang berubah menjadi kerusuhan hebat, dengan bagian besar ibu kota Nairobi diblokade oleh polisi. Aparat menembakkan gas air mata, menggunakan meriam air, dan melepaskan tembakan langsung ke arah massa untuk membubarkan mereka.
Aksi kekerasan selama protes mengakibatkan kerusakan luas: supermarket dijarah, rumah sakit diserang, serta bangunan komersial dibakar. Demonstrasi yang awalnya ditujukan untuk menolak kebijakan ekonomi pemerintah berubah menjadi sorotan tajam terhadap tindakan brutal aparat keamanan.
Gelombang demonstrasi ini dipicu oleh kematian seorang blogger politik saat dalam tahanan polisi pada bulan lalu, yang memantik kemarahan publik terhadap dugaan kebrutalan polisi dan sistem yang korup. Aksi ini menyulut semangat perlawanan masyarakat, terutama kaum muda yang merasa kecewa terhadap janji-janji kampanye Ruto tiga tahun lalu.
Ruto, yang saat kampanye menjanjikan pemerintahan yang pro-rakyat dan akan mengakhiri praktik pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killings), kini dinilai berbalik arah. Pemerintahannya justru dianggap merespons ketidakpuasan publik dengan sikap keras dan represif.
Kelompok demonstran, yang sebagian besar terdiri dari anak muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, kini menyuarakan slogan keras: "Ruto satu periode saja." Mereka terorganisir melalui media sosial dan menyuarakan tuntutan perubahan secara terbuka.
Menteri Dalam Negeri Kenya, Kipchumba Murkomen, bahkan menyebut aksi-aksi demonstrasi bulan lalu sebagai "upaya kudeta" yang dilakukan oleh "anarkis kriminal". Tuduhan ini memperdalam polarisasi politik dan memperkeruh situasi keamanan di lapangan.
Sementara itu, Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Kenya (KNCHR), lembaga independen yang didanai negara, melaporkan bahwa sejumlah kelompok kriminal bersenjata cambuk dan parang terlihat beroperasi bersama polisi selama demonstrasi di Nairobi dan kota Eldoret di Lembah Rift.
Polisi Kenya belum memberikan tanggapan atas temuan komisi tersebut, tetapi sebelumnya mereka membantah bekerja sama dengan "preman" atau "geng jalanan".
Dalam pernyataan terpisah melalui media sosial X, Ruto menyamakan para pelaku kekerasan saat demonstrasi dengan teroris.
"Mereka yang menyerang warga Kenya, petugas kepolisian, instalasi keamanan, dan bisnis adalah teroris. Tindakan kriminal seperti itu adalah deklarasi perang," tulis Presiden Kenya tersebut.
"Kami tidak akan membiarkan negara kami dihancurkan oleh unsur-unsur regresif yang mencari jalan pintas untuk meraih kekuasaan."
Pernyataan dan kebijakan keras Presiden Ruto memunculkan kekhawatiran akan makin tergerusnya legitimasi pemerintahannya. Janji-janji reformasi yang diusungnya saat kampanye dianggap tak selaras dengan tindakan represif yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Organisasi HAM dan komunitas internasional pun mulai menyoroti meningkatnya kekerasan dan pembatasan terhadap kebebasan sipil di Kenya.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Anggota DPR dari Demokrat Ditembak Mati, Polisi Temukan 70 Target Lain
