Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah mendorong penjualan motor listrik nasional melalui skema uang muka atau down payment (DP) 0% dan cicilan murah mendapat sambutan positif dari industri pembiayaan. Namun, skema tersebut dinilai membutuhkan pembahasan lebih lanjut agar dapat diterapkan dengan model yang tepat.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan program tersebut perlu dibangun dalam satu ekosistem yang melibatkan berbagai pihak. Pembahasan tidak hanya menyangkut perusahaan pembiayaan, tetapi juga produsen hingga dealer kendaraan listrik.
"Kalau kita bicara, apapun bentuk daripada program, ini kan basis program, tentu harus duduk dulu nih secara ekosistem seperti apa programnya. Kan baru cuma DP nol yang didengar, bunga murah dan segalanya," kata Suwandi kepada CNBC Indonesia, Selasa (18/8/2026).
Struktur kerja sama menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas sebelum program dijalankan. Model pembiayaan juga perlu menentukan pihak yang terlibat, termasuk hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan agen pemegang merek (ATPM) maupun dealer.
"Keuangan kan bukan pembiayaan doang, ada yang lain-lain. Apakah yang lain-lain diajak ikut? Apakah hanya pembiayaan nanti? Pembiayaan dengan siapa? Dengan ATPM-nya kah atau dengan dealernya? Membangun satu ekosistem program DP nol," ujarnya.
Skema DP 0% sendiri bukan hal baru bagi perusahaan pembiayaan. Program serupa pernah diterapkan dalam berbagai bentuk, tetapi penerapannya tetap membutuhkan perhitungan risiko agar penyaluran kredit tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Keberhasilan program juga akan bergantung pada desain insentif yang disiapkan pemerintah. Besaran bunga, sumber subsidi bunga, hingga pola pembagian beban pembiayaan perlu dibicarakan bersama sebelum menjadi program yang berjalan secara luas.
"Jadi kita sambut positif apa yang disampaikan pemerintah bahwa untuk mendorong apa namanya, ini lebih bersih, hijau. Kan listrik itu kan membuat jadi kita tidak banyak menggunakan bahan-bahan bakar minyak," katanya.
Karena itu, industri pembiayaan masih menunggu bentuk konkret dari arahan pemerintah tersebut. Program dapat berkembang setelah masing-masing pelaku usaha mengetahui mekanisme, sumber pendanaan, serta skema insentif yang akan digunakan.
"Jadi nanti dari ATPM-nya atau dari dealer motor listriknya akan menghubungi masing-masing pelaku usaha, bukan asosiasi. Jadi masing-masing pelaku usaha nanti dilihat nih pelaku usaha mana yang punya ketertarikan, punya kemampuan dari sisi pendanaannya," tutur Suwandi.
Pembentukan ekosistem tersebut perlu dilakukan sejak awal agar program tidak hanya menarik dari sisi harga cicilan, tetapi juga mampu menciptakan permintaan yang berkelanjutan di pasar.
"Ya kembali arahannya kita sambut positif tapi kembali lagi harus duduk bersama antara seluruh stakeholder, baik pelaku usaha pembiayaan, baik dengan siapa namanya si ATPM atau dealernya menggagas dan menggarap program yang tepat," ujar Suwandi.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
