Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslaw Sikorski, menegaskan bahwa negara-negara Eropa yang mendanai militer Ukraina memiliki hak untuk ikut serta dalam perundingan damai yang didukung Amerika Serikat. Sikorski menyoroti besarnya kontribusi finansial Benua Biru yang seringkali tidak sebanding dengan akses informasi yang mereka terima terkait proses negosiasi tersebut.
Sikorski menyampaikan keberatan ini di sela-sela Konferensi Keamanan Munich pada Jumat (13/2/2026), merespons kabar bahwa Eropa tidak dilibatkan dalam meja perundingan mendatang. Ia menekankan bahwa sebagai pihak yang menanggung biaya konflik, suara Eropa seharusnya didengar dalam menentukan hasil akhir penyelesaian perang.
"Kami membayar untuk perang ini dan kami bahkan tidak selalu memiliki informasi yang lengkap," kata Sikorski kepada Bloomberg TV pada Jumat.
Dalam penjelasannya, Sikorski merinci bahwa negara-negara Uni Eropa telah memberikan bantuan sebesar 200 miliar euro (Rp 3.980 triliun) dan telah menjanjikan tambahan sebesar 90 miliar euro (Rp 1.791 triliun). Angka ini bersaing dengan klaim Presiden AS Donald Trump yang menyebut kontribusi Washington berada di kisaran US$ 350 miliar (Rp 5.891,2 triliun)
Lebih lanjut, Sikorski membandingkan dampak ekonomi yang dirasakan Eropa dengan keuntungan yang didapat Amerika Serikat dari ekspor persenjataan selama konflik berlangsung. Ketimpangan beban biaya ini menjadi argumen utama Polandia agar Eropa mendapatkan kursi dalam pengaturan perdamaian.
"Eropa menghabiskan uang nyata, sementara AS sebenarnya menghasilkan uang dari perang ini. Hal itu memberi kami hak untuk memiliki suara dalam pengaturan dan hasil akhirnya," tegas Sikorski.
Namun, aspirasi Polandia dan Eropa ini berbenturan dengan pernyataan Kremlin. Juru bicara Pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, menyatakan pada Jumat bahwa negosiasi trilateral Rusia-AS-Ukraina berikutnya akan berlangsung di Jenewa pekan depan tanpa melibatkan pihak Eropa di meja perundingan.
Peskov menjelaskan bahwa Moskow menganggap negara-negara Eropa Barat justru menjadi penghambat utama penyelesaian perdamaian. Hal senada diungkapkan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, yang menyebut Eropa telah menyia-nyiakan kesempatannya untuk bersuara sejak kegagalan Perjanjian Minsk 2014-2015.
"Meskipun Rusia dan AS telah menetapkan kerangka kerja perdamaian yang layak setelah KTT Trump-Putin di Alaska tahun lalu, hal ini telah dirusak secara efektif oleh Kiev dan sekutu Eropanya," ujar Lavrov pada Rabu.
Ketegangan semakin memuncak karena rencana beberapa negara Uni Eropa untuk mengerahkan pasukan NATO ke Ukraina setelah perang berakhir. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, mengungkapkan pekan lalu bahwa aliansi tersebut tengah menyiapkan kehadiran militer fisik untuk menjaga stabilitas pasca-perjanjian damai.
"Beberapa negara NATO akan mengerahkan pasukan di darat, jet di udara, dan kapal di Laut Hitam setelah kesepakatan damai tercapai," kata Rutte.
Rencana tersebut langsung direspons keras oleh Moskow yang menganggapnya sebagai rencana intervensi militer asing secara terang-terangan. Pemerintah Rusia memperingatkan bahwa setiap pasukan NATO yang berada di wilayah tersebut akan dianggap sebagai target militer yang sah.
(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
