Jakarta -
Presiden Ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar Irak untuk Indonesi Ammar Hameed Saadallah Al-Khalidy. Keduanya membahas situasi terkini di Timur Tengah dan upaya mempererat hubungan Indonesia dan Irak.
Pertemuan keduanya berlangsung di kediaman Megawati, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (27/4) kemarin. Dalam pertemuan itu, Megawati didampingi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga dan Rokhmin Dahuri, serta politisi PDIP M Guntur Romli.
Mengawali perbincangan, KUAI Kedubes Irak sempat menceritakan kunjungan bersejarah Presiden Soekarno ke Baghdad, Irak, pada tahun 1961, yang disambut hangat oleh Perdana Menteri Irak saat itu Mayor Jenderal Abdel Karim Qassim. "Kami masih menyimpan film dokumenter kunjungan bersejarah tersebut," kata Al-Khalidy.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kunjungan saat itu untuk memperkuat hubungan diplomatik, menegaskan posisi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina, serta mengukuhkan solidaritas pemimpin dunia ketiga yang mandiri.
Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Irak secara resmi didirikan pada tahun 1950. Irak merupakan salah satu negara yang cepat mengakui kemerdekaan Indonesia, dengan pengakuan de jure pada tahun 1947, dan KBRI Baghdad kemudian dibuka pada 27 Maret 1950 untuk memperkuat kerja sama bilateral.
"Hubungan Indonesia dan Irak sudah masuk tahun ke-76, kami terus berharap tetap kuat dan hangat, kami juga tahu sikap Ibu Megawati saat menjadi presiden yang menolak serangan terhadap Irak tahun 2003," ujar Al-Khalidy.
Terkait konflik yang terjadi saat ini di Timur Tengah, Al-Khalidy menyampaikan sikap resmi pemerintah Irak yang mengutuk serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran.
"Pemerintah kami secara resmi mengutuk serangan AS dan Israel ke Iran, namun juga mengutuk serangan balasan Iran terhadap negara-negara tetangganya. Kami menolak perang ini, kami menjunjung tinggi mekanisme dialog, negoisasi dan perdamaian," tegas Al-Khalidy.
Sementara itu, Megawati juga menilai bahwa serangan AS dan Israel terhadap Iran adalah pelanggaran kedaulatan negara merdeka. Selain bertentangan dengan Piagam PBB dan Hukum Internasional, Megawati menilai serangan itu bertentangan dengan Dasa Sila Bandung. Pada kesempatan tersebut, Megawati juga menceritakan kembali sikapnya yang menolak serangan AS terhadap Irak tahun 2003.
"Saya ini berteman dengan George W Bush, Presiden AS saat itu, tapi sikap politik kami berbeda, saya menolak serangan AS terhadap Irak tahun 2003 saat saya masih Presiden Indonesia," kata Megawati.
Saat terjadi serangan 11 September 2001 ke World Trade Center di New York, Megawati juga menegaskan penolakannya terhadap terorisme tapi menolak mengaitkan terorisme dengan Islam.
"Saya presiden pertama yang datang ke AS setelah peristiwa 11 September bertemu Presiden Bush menyampaikan simpati saya dan mengutuk terorisme, tapi saya juga menyampaikan penolakan saya mengaitkan terorisme dengan ajaran Islam," tegas Megawati.
Megawati Soekarnoputri menjelaskan menimba ilmu geopolitik dari Bung Karno dan menceritakan tentang Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasa Sila Bandung merupakan cikal bakal Gerakan Non Blok dan pidato Bung Karno 'To Build the World Anew' di Sidang Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mempromosikan Pancasila, anti imperealisme, dan anti kolonialisme serta reformasi PBB.
KUAI Kedubes Irak merespon bahwa dia pernah belajar tentang hasil Konferensi Asia-Afrika di Bandung saat kuliah di Fakultas Hukum Universitas Baghdad Irak dan sewaktu menjadi diplomat di Kantor PBB juga bersinggungan dengan tema reformasi PBB khususnya Dewan Keamanan (DK).
"Ternyata Bung Karno sudah melontarkan ide reformasi PBB di tahun 1960 melalui pidatonya, jauh sebelum pembahasan masalah reformasi PBB yang ramai dibahas sejak tahun 1993," kata Al-Khalidy.
(maa/gbr)
