Jakarta, CNBC Indonesia - Industri kripto menyambut bulan September dengan pertaruhan legislatif terbesar yang nasibnya kini berada di ujung tanduk. Para pelaku industri pun kian skeptis RUU krusial ini bakal sukses melenggang hingga garis akhir.
Pemungutan suara yang kian dekat atas RUU struktur pasar kripto, yang dijuluki Clarity Act, menjelma menjadi ujian terberat bagi industri yang telah bertahun-tahun merengek meminta kepastian aturan aset digital kepada Washington.
Regulasi ini dirancang untuk memetakan kerangka kerja kripto, membagi porsi pengawasan antara Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) serta Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), mengetatkan aturan pendaftaran, hingga memperkuat benteng anti-pencucian uang.
Alih-alih optimistis menyusul gairah yang disuarakan para eksekutif dan Presiden Donald Trump, mayoritas pelaku pasar justru memilih realistis. Banyak pihak sudah pasrah bahwa Clarity Act berpotensi mangkrak alias mandek sepanjang 2026.
"Secara pribadi, saya agak pesimistis Clarity Act bisa disahkan," cetus John Darsie, CEO SALT, kepada CNBC International di sela-sela ajang Wyoming Blockchain Symposium, Jackson Hole, Agustus lalu. "Menjelang pemilu paruh waktu (midterms), undang-undang sebesar ini jarang sekali bisa lolos," dikutip dari CNBC International, Rabu (2/9/2026).
Peluang Emas yang Terlewat
Clarity Act sebelumnya harus gigit jari setelah melewatkan jendela legislatif akibat Senat keburu masuk masa reses Agustus tanpa sempat melakukan voting. Kini, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menjadwalkan voting prosedural kunci pada 15 September mendatang, pasca-reses, yang diharapkan membuka jalan menuju pemungutan suara paripurna.
Meski demikian, jalan terjal masih membentang. Sejumlah isu pelik belum tuntas, mulai dari insentif stablecoin (stablecoin rewards) hingga benturan pasal etika yang menyeret kepentingan bisnis keluarga Presiden Trump. Senator Arizona Ruben Gallego, satu dari segelintir politisi Demokrat yang getol mengawal RUU ini, tengah memeras otak merumuskan kompromi bipartisan agar klausul etikanya bisa diterima semua pihak.
"Kunci mengantongi 60 suara adalah menghadirkan undang-undang etika yang solid sekaligus merapikan berbagai celah yang masih menganga," ujar Gallego.
Ironisnya, potensi karamnya Clarity Act sangat kontras dengan jor-joran dana politik yang digelontorkan industri kripto senilai lebih dari US$200 juta pada siklus pemilu 2024 demi mendongkrak politisi pro-kripto ke kursi kekuasaan.
Nikmatnya Angin Deregulasi
Pertaruhannya sebenarnya sederhana, kemenangan Trump diharapkan mampu mengakhiri tahun-tahun penuh permusuhan regulasi di Washington.
Meski Clarity Act terancam kandas, para investor sejatinya sudah mendulang cuan dari perubahan iklim politik ini. Di bawah kepemimpinan Trump, SEC dan CFTC menjelma jauh lebih ramah, sementara lembaga sekelas Kantor Pengawas Mata Uang (OCC) turut melonggarkan cengkeraman regulasinya.
Dari Gedung Putih, pemerintah terus menggembar-gemborkan komitmen mereka. "Kami fokus menciptakan kerangka regulasi yang jelas bagi para perintis dan pembangun," tegas Trump dalam KTT kripto belum lama ini.
Sejumlah petinggi industri menilai ekosistem kripto tetap bisa melesat meski tanpa payung hukum sapu jagat seperti Clarity. Kebijakan otonom dari SEC dan CFTC dianggap sudah lebih dari cukup untuk menopang kepastian pasar saat ini.
"Kita sudah melihat adanya perencanaan kontingensi," ungkap Sunayna Tuteja, mantan Chief Innovation Officer Federal Reserve. "Memang belum sempurna, tapi ini tetap sebuah kemajuan."
Pandangan senada diungkapkan Denelle Dixon, Presiden Stellar Development Foundation. Ia menyarankan agar industri memanfaatkan dua tahun ke depan untuk menyempurnakan standar operasional yang ada.
Tujuannya agar tercipta preseden hukum yang tangguh, "sehingga siapapun presiden yang berkuasa nanti, kita punya landasan kerja yang teruji sukses dan menguntungkan pasar."
Kendati demikian, ketiadaan undang-undang formal tetap meninggalkan batu sandungan tersendiri bagi investor kakap yang berniat menggelontorkan modal besar di AS.
"Sangat sulit mengalokasikan modal jika yurisdiksi Anda rentan berubah drastis setiap dua hingga empat tahun," keluh Andrew McCormick, Kepala Pengembangan Institusional dan Pasar Chainlink Labs. Undang-undang resmi, kata dia, adalah satu-satunya perisai yang kebal terhadap pergantian rezim politik.
Di sisi lain, mantan Gubernur New York yang juga petinggi OKX, Andrew Cuomo, memperingatkan bahwa kegagalan meloloskan Clarity sebelum pemilu paruh waktu justru akan memicu perang dingin antara regulator di bawah kendali Gedung Putih dan Kongres yang diprediksi bakal dikuasai Partai Demokrat.
"Itu bukan posisi yang ideal, karena Kongres akan terus bersitegang dengan pemerintah," peringat Cuomo.
Setelah bertahun-tahun bertahan hidup di bawah teror regulasi yang agresif, industri kripto tampaknya telah kebal dan tahu betul cara melaju kencang tanpa harus bergantung sepenuhnya pada restu Washington. Jika Clarity Act lolos, itu adalah bonus besar. Namun jika gagal, industri terbukti tidak lagi ciut nyali menghadapinya.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
