Jakarta -
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membahas soal pendataan sosial dan ekonomi dengan Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Gus Ipul berharap data sosial yang ada di Kemensos makin akurat.
Rieke awalnya mengatakan persoalan data merupakan hal penting bagi negara. Dia mengatakan data yang aktual penting untuk pembangunan.
"Tadi diskusi kita, ada sesuatu yang harus kita benahi hulu persoalan selama ini luput, yaitu persoalan data negara, data dasar negara yang aktual, akurat, dan relevan sebagai basis data kebijakan pembangunan," ujar Rieke di gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rieke membahas polemik 11 juta orang yang tidak lagi jadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Dia menyoroti penggunaan data yang digunakan bukan dari Kemensos.
"Sasaran dari penerima bantuan iuran itu adalah fakir miskin, kelompok rentan, dan tidak mampu yang sebetulnya itu apa ya, untuk menangani mereka otoritas ada di Kementerian Sosial," kata Rieke.
Rieke menyebut ada revisi Undang-undang Statistik. Dia menyebut data sosial seharusnya ada di Kemensos.
"Wali data sosial sesuai dengan amanat Undang-undang Penanganan Fakir Miskin seharusnya kembali lagi ke Kemensos," ujarnya.
Gus Ipul menyebut usulan Rieke merupakan upaya untuk memperkuat data. Dia berharap perbaikan dapat membuat data Kemensos makin akurat.
"Yang disampaikan Bu Rieke ini adalah bagian dari upaya memperkuat data kita. Jadi Bu Rieke dengan perspektifnya ya kita akan coba terus lakukan upaya-upaya ke depan supaya data kita lebih akurat," kata Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan pihaknya terus melakukan validasi pendataan. Pendataan dimulai dari tingkat desa.
"Namun demikian, saya ingin menegaskan bahwa proses verifikasi validasi ini sekarang sudah dimulai dari bawah. Nah mulai kemarin kita sudah bicara dengan Menteri Desa untuk menindaklanjuti ini mulai dari tingkat desa. Itulah sebenarnya sesuai harapan dengan Bu Rieke," ujarnya.
(haf/haf)
