Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dalam agenda itu, Kapolri mengatakan Polri siap bersinergi dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Agenda ini dilaksanakan di Ruang Perjamuan, Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025). Dalam agenda ini hadir mendampingi Menhut di antaranya Wamenhut Rohmat Marzuki, Sekjen Kemenhut Mahfudz, Irjen Kemenhut Djoko Poerwanto, dan Dirjen Penegakan Hukum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Kapolri didampingi Kabaharkam Komjen Karyoto, Kabareskrim Komjen Syahardiantono, Dankorbrimob Komjen Ramdani Hidayat. Selain itu, hadir pula Astamaops Kapolri Komjen Fadil Imran, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, dan Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Irhamni.
Kapolri menjelaskan Polri telah menyiapkan langkah-langkah dalam menghadapi ancaman karhutla. Pertama, Polri telah meningkatkan kesiapsiagaan personel dan sarana-prasarana. Tak hanya itu, Polri juga mendirikan Posko Tanggap Darurat Terpadu di wilayah rawan karhutla.
"Kami juga menerapkan early warning system dalam rangka monitoring dan deteksi dini terhadap potensi karhutla melalui pemanfaatan aplikasi Geospatial Analytic Center (GAC), yang terpadu dan berkesinambungan dengan aplikasi instansi lainnya, seperti SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG), dan TMAT (KLHK)," tutur Jenderal Sigit, Jumat (24/10/2025).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi dengan Menhut Raja Juli Antoni (Foto: dok. Istimewa)
Selain itu, kata Jenderal Sigit, Polri juga melakukan patroli darat dan udara terpadu yang melibatkan TNI, BPBD, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api untuk mendeteksi dan memverifikasi titik hotspot secara real time. Apabila ditemukan adanya titik karhutla, dilakukan upaya pemadaman dengan melibatkan personel dan sarpras pada jalur darat ataupun operasi modifikasi cuaca.
"Terkait penegakan hukum, kami mengedepankan tindakan tegas dan profesional. Pada periode Januari sampai 23 Oktober 2025, Polri telah menangani 86 kasus tindak pidana karhutla dengan menetapkan 83 tersangka perorangan. Adapun modus operandi para pelaku adalah melakukan pembakaran lahan untuk kegiatan usaha, khususnya perkebunan," tutur Jenderal Sigit.
Jenderal Sigit mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar karena, selain dapat merusak lingkungan, tindakan tersebut membahayakan kesehatan dan keselamatan banyak orang.
Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Sigit menuturkan hasil monitoring titik hotspot pada periode Januari sampai 22 Oktober 2025. Hasilnya, terdapat 2.517 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (confidence level high). Angka ini menurun sebanyak 833 titik atau 24,8 persen dibandingkan periode yang sama 2024.
"Adapun wilayah dengan titik hotspot tertinggi terjadi di wilayah Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya curah hujan, kondisi cuaca kering, angin kencang yang menyebabkan penyebaran titik api dengan cepat serta karakteristik wilayah yang sebagian besar merupakan lahan gambut," sambungnya.
Jenderal Sigit juga memaparkan beberapa langkah yang telah dilakukan Polri dalam mengatasi karhutla. Pada 2025, kata Jenderal Sigit, Polri telah melaksanakan 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 kegiatan patroli.
"Selain itu, hingga saat ini Polri bersama stakeholder terkait telah membangun 4.032 embung atau kanal serta 1.457 menara pantau di beberapa wilayah rawan kebakaran hutan," ujar Jenderal Sigit.
Selanjutnya, di Provinsi Riau, Polri telah menyelenggarakan kegiatan Jambore Karhutla pada 25 April 2025 yang diikuti oleh 2.000 peserta dari organisasi Pramuka, OSIS, Sispala, PMI, Karang Taruna, dan mahasiswa internasional. "Pada tanggal 22 Oktober 2025, Polda Riau dan jajaran telah melaksanakan 73 kegiatan edukasi Program Green Policing yang mengusung tema 'Edukasi Cinta Lingkungan Hidup dan Menanam Pohon Polda Riau Tahun 2025'," lanjutnya.
(isa/hri)
