Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menyoroti serangan Amerika Serikat (AS) ke Venezuela dan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Syahrul menilai tindakan tersebut mengancam tatanan hukum internasional.
"Penangkapan kepala negara yang masih menjabat melalui intervensi militer lintas batas, tanpa mandat Dewan Keamanan PBB dan tanpa mekanisme hukum internasional yang sah, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kedaulatan negara dan supremasi hukum internasional," kata Syahrul Aidi Maazat dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).
Dia mengatakan Piagam PBB melarang penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara lain, kecuali untuk pembelaan diri atau atas mandat Dewan Keamanan PBB. Menurut dia, kedua dasar hukum tersebut tak terpenuhi dalam kasus Venezuela.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syahrul juga menyoroti prinsip kekebalan kepala negara yang telah lama diakui dalam hukum internasional. Dia mengatakan penangkapan dan pemindahan paksa Presiden Venezuela untuk diadili di negara lain tanpa proses ekstradisi atau putusan lembaga peradilan internasional dinilai melanggar kedaulatan negara dan prinsip peradilan yang adil.
"Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka dunia internasional berisiko memasuki fase di mana kekuatan militer menggantikan hukum, dan negara-negara besar merasa berhak menegakkan hukum versinya sendiri di luar kesepakatan global," ujarnya.
Lebih lanjut, Syahrul menegaskan Indonesia konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan mendukung penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum, dialog, dan mekanisme multilateral. Syahrul juga mendorong komunitas internasional untuk bersikap tegas dan objektif dalam menjaga tatanan hukum internasional.
"Perdamaian dunia hanya dapat dijaga apabila semua negara, tanpa kecuali, tunduk pada hukum internasional. Tidak boleh ada standar ganda dalam penegakan keadilan global," pungkasnya.
Operasi Serangan AS ke Venezuela
Diketahui, serangan besar-besaran AS ke sejumlah titik di Venezuela diikuti penangkapan Nicolas Maduro merupakan puncak dari tekanan selama berbulan-bulan oleh pemerintahan Trump terhadap Venezuela. Operasi ini pun menuai kecaman dari beberapa pemimpin internasional.
Maduro ditangkap pada Sabtu (3/1) dini hari. Penangkapan diawali dengan serangan oleh pasukan AS. AS menyebutkan Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah. Setelah itu, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dibawa ke AS.
Trump telah mendesak Maduro untuk menyerahkan kekuasaan dan menuduhnya mendukung kartel narkoba. Trump menuduh Maduro dan kartel narkoba bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS yang terkait dengan penggunaan narkoba ilegal.
Sejak September 2025, pasukan AS telah membunuh lebih dari 100 orang dalam setidaknya 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela di Karibia dan Pasifik. Para ahli hukum mengatakan aksi AS itu kemungkinan melanggar hukum AS dan internasional.
Simak juga Video: Trump Klaim AS Berhasil Menangkap Presiden Venezuela dan Istrinya
(amw/maa)
