Jakarta -
Pengurus Vibrasi Suara Indonesia (VISI) yang dipimpin Armand Maulana dan Nazril Irham (Ariel 'NOAH') melakukan audiensi dengan Fraksi PDIP DPR RI hari ini. VISI curhat soal transparansi royalti di industri musik Tanah Air.
Kedatangan VISI diterima langsung oleh Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto. Hadir pula Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, anggota Komisi X DPR RI Once Mekel, hingga anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina.
Adapun pihak VISI diwakili Ketua Armand Maulana dan Wakil Ketua Ariel NOAH. Hadir pula di sana Yuni Shara, Vina Panduwinata, hingga Judika.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Datang ke sini untuk memberikan angle dari penyanyi terkait permasalahan yang memang sekarang sedang sangat viral untuk kalangan musik. Masalah royalti, tapi sebetulnya masalah royalti ini, sudah mengerucut beda dengan satu tahunan lalu lah itu masih banyak liar," kata Armand Maulana dalam audiensi di gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).
Armand menyinggung soal aturan royalti di UU Hak Cipta. Armand berharap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bisa lebih transparan kepada pelaku industri.
"Permasalahan ini mengenai royalti, 2014 disahkanlah UU Hak Cipta, tadinya sangat liar sebelum itu, bahkan dulu banyak asosiasi dan yayasan. Itu dulu membuat bingung dan lumayan rada kacau karena kayak pengusaha-pengusaha, hotel, restoran, kafe, karaoke, bisa didatangi oleh LMK-LMK sebelum nama LMK ada anggaplah itu LMK, bisa berkali-kali," ucapnya.
Ia pun menceritakan permasalahan yang ditemui penyanyi saat ini saat membawakan lagu seseorang. Armand menyinggung anggapan penyanyi yang harus membayar royalti ke pencipta bukan penyelenggara yang bertanggung jawab.
"Terus penyanyi harus yang membayar bukan penyelenggara, itu sampai detik ini padahal yang tadi kita, saya, bicarakan sudah ada tiga peristiwa besar dari pemerintahan dan dari DPR dan sebagainya sudah menggugurkan semua Itu masih terjadi sekarang, itu penyanyi-penyanyi yang kami ketahui atau penyanyi-penyanyi yang punya nama besar di Indonesia," kata Armand.
"Kebayang penyanyi-penyanyi di daerah Pak, Bu, penyanyi-penyanyi Pantura Atau mungkin teman-teman Mas Andi dari IPJ, Institut Pengamen Jalanan di sini yang sudah hadir. Ini akan bisa banyak yang terkriminalisasi kalau ini menjadi bola liar," ungkapnya.
Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto mengatakan pihaknya akan menampung aspirasi dari VISI. Menurut Utut, permasalahan terkait royalti ini harus disikapi dengan serius.
"Kita harus kerja serius, ini masalah serius. Kalau menurut saya ini UU ini harus kita kerjakan sebaik-baiknya. Mbak Selly dan teman-teman di Baleg," ucap Utut.
"Karena ini banyak sekali yang terlibat dan ini berkaitan erat dengan kebudayaan. Makin berbudaya kita, makin pintar kita ngatur seadil-adilnya," imbuhnya.
Simak juga Video: Piyu Padi Bandingkan Royalti Musisi RI-AS dari Platform Digital
(dwr/gbr)
