Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengingatkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk bekerja lebih profesional, berintegritas, dan menghadirkan dampak yang benar-benar nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Menteri Sosial dengan para SDM PKH yang digelar secara daring dari Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat. Rapat diikuti lebih dari 6.000 Ketua Tim Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi PKH dari seluruh Indonesia.
Gus Ipul didampingi Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan, Faisal dan Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan.
Gus Ipul menegaskan bahwa status pendamping PKH saat ini sebagai ASN PPPK merupakan bentuk kepercayaan negara yang harus dijaga dengan kinerja yang baik dan penuh tanggung jawab.
"Luar biasa kehormatan negara terhadap kita. Luar biasa kepercayaan Presiden kepada kita. Untuk itu tidak ada pilihan lain, ini harus kita balas dengan kerja yang benar, kerja yang baik, kerja yang terukur, kerja yang profesional," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).
Gus Ipul mengapresiasi para pendamping yang selama ini telah bekerja mendampingi keluarga penerima manfaat (KPM). Namun, ia juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap aturan tidak akan ditoleransi.
"Kami sama sekali tidak ingin ada para pendamping PKH yang diberikan sanksi, tetapi kita tahu bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar," tegasnya.
Sepanjang tahun 2026, tercatat puluhan kasus pelanggaran pendamping PKH dalam berbagai kategori disiplin, mulai dari teguran hingga proses pemberhentian. Hal ini, menurut Gus Ipul, menjadi alarm penting agar seluruh pendamping menjaga disiplin dan integritas.
Gus Ipul dalam arahannya kembali menegaskan tiga mandat utama Presiden kepada Kementerian Sosial, yaitu pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Ia menekankan pendamping PKH memiliki peran kunci dalam memastikan ketiga mandat tersebut berjalan di lapangan.
"Pendamping PKH adalah penentu keberhasilan program prioritas Presiden. Pendamping PKH adalah wajah negara di hadapan rakyatnya," katanya.
Gus Ipul juga mengingatkan bahwa pendekatan penanganan kemiskinan tidak hanya sebatas penyaluran bantuan sosial, tetapi harus mendorong perubahan kondisi keluarga secara bertahap, mulai dari mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, hingga memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Gus Ipul menekankan pentingnya pendekatan dalam konteks pemberdayaan berupa 3A, yaitu Ability, Asset, dan Accessibility. Pendamping diminta tidak hanya menjalankan pertemuan rutin, tetapi juga aktif mengarahkan KPM untuk mengikuti pelatihan, mengakses peluang usaha, serta meningkatkan kapasitas diri mereka.
Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul menyampaikan 8 arahan tegas yang harus menjadi pegangan para pendamping PKH, yaitu memegang integritas tanpa kompromi, memastikan DTSEN akurat dan jujur, mewujudkan bansos tepat sasaran, menjaga proses penjangkauan Sekolah Rakyat tetap bersih, mendorong graduasi KPM, hadir lebih awal di tengah masyarakat, bekerja secara profesional, serta memastikan setiap kerja berdampak nyata.
"Ukur keberhasilan bukan dari laporan, tapi dari perubahan hidup rakyat," tegasnya.
Di akhir arahannya, Gus Ipul mengajak seluruh pendamping PKH untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas.
"Beragam latar, satu barisan," serunya, disambut serempak oleh para pendamping PKH dari seluruh Indonesia.
(akd/ega)
