Jakarta -
Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menanggapi penurunan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 2027. Yahya meminta penurunan anggaran tersebut tak berdampak pada kualitas maupun keamanan program MBG.
"Penurunan anggaran BGN harus dipastikan tidak mengurangi kualitas dan keamanan MBG. Jangan sampai penurunan anggaran mengurangi kualitas dan keamanan MBG. Ini terkait dengan tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat," kata Yahya kepada wartawan, Rabu (8/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yahya berharap tak ada pengurangan anggaran untuk komponen makanan. Menurutnya, skema insentif bagi mitra juga perlu dievaluasi agar disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat, bukan diberikan secara tetap.
"Saya berharap tidak terjadi pengurangan anggaran untuk makanan yang Rp 10 ribu per porsi, biaya operasional Rp 3.000 dan insentif Rp 2.000," ujarnya.
"Insentif yang diberikan terhadap mitra perlu disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat. Tidak bersifat flat seperti sekarang ini, berapa pun jumlah penerima manfaat tetap dibayar Rp 6 juta per hari," sambungnya.
Yahya juga meminta penurunan anggaran tak mengurangi jumlah penerima manfaat MBG yang telah berjalan selama ini. Dia mendorong BGN meningkatkan profesionalisme, kehati-hatian, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran.
"Transparansi ini penting untuk mengembalikan citra BGN yang sedang terpuruk akibat kasus korupsi yang menimpa BGN. Kepercayaan masyarakat kepada BGN harus dipulihkan dengan kinerja yang baik dan transparansi pengelolaan anggaran," jelasnya.
"BGN harus membersihkan diri ke dalam terlebih dahulu, para pegawai yang nakal dan punya dapur harus dievaluasi untuk diganti secara bertahap," imbuh dia.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengatakan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 2027 turun menjadi Rp 174 triliun. Said mengatakan anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp 268 triliun.
"Kalau MBG, pasti turun," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Said memprediksi anggaran MBG untuk 2027 tak lebih dari Rp 174 triliun. Ia menyinggung soal kebutuhan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di angka 21 ribu.
"Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27 ribu titik SPPG, seharusnya itu kan 21 ribu kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita," ujar Said.
"Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp 174 triliun," sambungnya.
Simak juga Video 'Nanik dan Wakil BGN Sambangi KPK, Katanya Mau Kerja Sama':
(amw/azh)
