Jakarta -
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) atas respons cepat dalam membantu penanganan bencana di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Apresiasi tersebut diberikan karena Pertamina dinilai cepat dalam menyalurkan BBM ke tiga daerah bencana tersebut.
Andre menegaskan bahwa dirinya merasakan langsung kecepatan respons Pertamina, khususnya di Sumbar. Dia mengucapkan terima kasih atas gerak cepat perusahaan pelat merah tersebut dalam menyalurkan bantuan, termasuk dukungan pengiriman BBM untuk kebutuhan posko-posko bantuan. Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran Direksi Pertamina di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
"Saya mengucapkan terima kasih atas gerak cepat Pertamina membantu permasalahan bencana di Sumatera Barat, juga Aceh, dan Sumut. Saya merasakan betul bagaimana cepatnya respons Pertamina," ujar Andre yang dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu juga secara khusus menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pertamina di daerah, termasuk GM Pertamina wilayah Sumbar yang dinilainya sigap merespons permintaan bantuan, baik untuk pengiriman logistik maupun suplai BBM ke wilayah terdampak.
Menurut Andre, langkah cepat tersebut menunjukkan bahwa Pertamina sebagai BUMN hadir dan responsif dalam membantu pemerintah mengatasi dampak bencana alam.
Selain mengapresiasi, Andre juga menyoroti langkah Pertamina yang telah membangun command center di kantor Pertamina wilayah Sumbar. Dia mengaku telah menerima laporan bahwa pusat kendali tersebut memungkinkan pemantauan kondisi riil di seluruh SPBU, termasuk mendeteksi dugaan praktik mobil lansir atau penyalahgunaan BBM subsidi.
"Saya sudah dapat laporan bahwa sudah ada command center di kantor Pertamina Sumbar. Dengan itu kita bisa memantau siapa saja yang mengisi dan siapa saja yang dicurigai sebagai mobil lansir," tuturnya.
Namun demikian, Andre menegaskan masih ada pekerjaan rumah besar terkait penegakan hukum atas penyalahgunaan BBM subsidi. Dia menilai Pertamina tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran di lapangan.
"Pertamina tidak punya tangan untuk melakukan penegakan hukum. Kalau ada mobil yang diduga mobil lansir, Pertamina tidak bisa menangkap," jelasnya.
Karena itu, Andre mengusulkan agar Pertamina secara resmi menyampaikan kepada Presiden untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang lebih tegas dalam mengatur pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM subsidi. Menurutnya, aturan tersebut penting agar tidak ada lagi kebocoran BBM subsidi yang seharusnya menjadi hak rakyat, namun justru dimanfaatkan untuk tambang ilegal atau kepentingan industri.
Andre juga mengusulkan agar dalam sistem command center ke depan turut melibatkan aparat penegak hukum dalam bentuk pokja atau petugas khusus. Menurutnya, dengan begitu, apabila terdeteksi dugaan pelanggaran di SPBU tertentu, aparat terdekat seperti Polsek atau Koramil dapat segera melakukan pengecekan dan penindakan.
Terakhir, Andre kembali menyampaikan terima kasih kepada jajaran direksi Pertamina dan Pertamina Patra Niaga atas kontribusi mereka dalam membantu masyarakat di daerah terdampak bencana, termasuk perhatian terhadap kebutuhan depo di Air Bangis yang masih menjadi pekerjaan rumah.
"Supaya BBM subsidi tidak lagi dinikmati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Rakyat jangan sampai terus mengantre atau kesulitan mendapatkan BBM," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri memastikan Pertamina bakal terus hadir bagi masyarakat Indonesia, termasuk dalam situasi darurat dan kebencanaan.
(ega/ega)
