Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan Peraturan Presiden yang mengubah Dewan Keuangan Nasional Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.
Usulan ini ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, 15 Desember 2025.
"Kami mohon perpresnya, kami akan segera bersurat dan keanggotaannya diperluas karena dewan ini dipimpin langsung Bapak Presiden dan Wapres," kata Airlangga.
Dewan Nasional Kesejahteraan Nasional ini kata Airlangga akan diketuai Menko Perekonomian, wakilnya ialah Menteri Keuangan, Gubernur BI, Menteri Dalam Negeri, Ketua DK OJK, dan anggotanya ialah Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga hingga Kepala BP BUMN, Badan Perlindungan Konsumen, Kadin, serta Apindo.
Dengan adanya Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan yang diinisiasi seusai pertemuan Ratu Maxima dengan Prabowo beberapa waktu lalu, Airlangga mengatakan, nantinya pemerintah bisa langsung mengukur kondisi perekonomian hingga ke tingkat keluarga, tak lagi sebatas nasional.
"Sehingga kami akan ukur perekonomian keluarga, jadi bukan hanya ekonomi nasional dan agregat tapi juga bicara dengan BPS karena keluarga akan kita monitor," tegas Airlngga.
"Karena tahun depan ada sensus ekonomi jadi kita titipkan sehingga kita mengetahui resiliensi ekonomi keluarga yang akan memperkuat fundamental ekonomi kita," ujarnya.
Airlangga mengatakan, pengembangan dewan ini juga karena mengingat kondisi inklusi keuangan di Indonesia sudah mencapai 92,7%, namun dari sisi literasi keuangan masih di kisaran 66,4%. Dengan begitu, arah ke depan ialah mengoptimalkan kondisi keuangan masyarakat.
(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
