Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menganggap, pemerintah kini masih perlu menjaga daya beli masyarakat kelas menengah, khususnya kelas menengah rentan yang masih harus bertahan hidup dengan mengandalkan tabungannya.
Ia mengatakan, fenomena turunnya kelas menengah yang masih terus terjadi, menjadi pertanda bahwa pemerintah tidak boleh meninggalkan stimulus terhadap kelompok rentan maupun kelas menengah, seperti dalam bentuk bantuan sosial.
"Salah satu yang kita perhatikan itu adalah berkurangnya kelompok kelas menengah. Pada tingkat tertentu pemerintah punya 10 desil kelompok masyarakat. Pada desil tertentu kita berikan bantuan sosial. Pada desil tertentu kelompok rentan-rentan ini ternyata tidak kita berikan topangan," kata Misbakhun dalam program CNBC Indonesi TV, Jakarta, dikutip Selasa (28/4/2026).
"Sehingga apa? Mereka Mantab, Makan Tabungan, sehingga kelompok masyarakat tertentu tergerus jumlah simpanan bank mereka untuk konsumsi," tegasnya.
Merujuk kajian Mandiri Institute bertajuk Demograpihic Insight: Dinamika Kelas Menengah di 2025, penurunan kelas menengah masih terus terjadi hingga tahun lalu.
Mandiri Institute mencatat, jumlah kelas menengah pada 2025 telah turun 1,1 juta orang, menjadi 46,7 juta orang. Jumlah kelas menengah yang turun kelas ke dalam kategori aspiring middle class ini pun lebih dalam dibanding 2024 yang turun kelas sebanyak 400 ribu orang.
Masalah ini diiringi dengan terus munculnya data makan tabungan oleh masyarakat, termasuk saat momentum hari raya keagamaan pada tahun ini. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI) pada Maret 2026, proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) turun dari 17,7% menjadi 17,6%.
Laporan hasil kajian BCA Economic & Industry Research juga menunjukkan kenaikan transaksi konsumen bulan lalu tampaknya didahului oleh penurunan saving rate, yang menunjukkan konsumsi lebih banyak ditopang oleh pengurangan bantalan keuangan rumah tangga, bukan oleh pertumbuhan pendapatan yang lebih kuat.
Indikasinya terlihat dari menurunnya porsi kepemilikan rumah tangga dan reksa dana pada aset finansial. Pada instrumen surat berharga negara (SBN), porsinya turun dari 12,3% menjadi 11,8% pada Maret 2026. Sementara pada ekuitas atau saham, porsinya turun lebih dalam dari 18,0% menjadi 16,6%.
Melambatnya pembelian paper assets mengindikasikan bahwa rumah tangga mengalokasikan lebih banyak sumber daya yang ada untuk kebutuhan konsumsi selama Ramadan, sebab indeks belanja konsumen BCA atau BCA Consumer Spending Index sempat menyentuh puncaknya di 2026 di level 132,7. Angka ini lebih tinggi dibanding puncak Ramadan 2025 yang berada di 129,8 namun lebih rendah dibandingkan 2024 yang tercatat 134,2.
Menurut Misbakhun, tren ini menjadi pertanda belum berakhirnya efek krisis Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Makanya, ia menekankan pentingnya kebijakan penanganan yang lebih detail dari pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Apalagi, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk menjaga harga-harga barang tetap terkendali, hingga tekanan inflasi masih mampu dijaga di kisaran 2,5% plus minus 1% sepanjang tahun lalu.
"Situasi-situasi ini kan memberikan dampak yang menurut saya masih dipelajari semua oleh alih ekonomi makro. Dicarikan exit strateginya, jalan keluar, policymaker akan melakukan langkah seperti apa? Sudah dilakukan upaya penghapusan utang kepada kelompok mikro, kelompok kelas usaha kecil, ini sudah dilakukan. Perlu kelanjutan enggak? Perlu, kalau perlu kelanjutan pada kelompok mana lagi?" tutur Misbakhun.
(arj/haa)
Add
as a preferred
source on Google
