Jakarta -
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di akhir 2025 menjadi momentum evaluasi kebijakan pengendalian inflasi sepanjang tahun. Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah daerah (Pemda) diminta mewaspadai potensi kenaikan inflasi yang diperparah oleh cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi dan ketersediaan pasokan.
"Kita selalu mengingatkan bahwa tidak boleh ada daerah yang lengah, seluruhnya harus benar-benar segera melakukan langkah dan kebijakan yang sangat tepat dalam meredam inflasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).
Ia menambahkan, hasil monitoring dan evaluasi (monev) Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan keempat Desember 2025 menunjukkan peringatan dini terhadap kenaikan harga tiga komoditas strategis, yakni bawang merah, cabai rawit, dan daging ayam ras. Karena itu, Pemda diminta bergerak cepat tanpa menunggu rilis angka inflasi akhir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara rinci, jumlah daerah dengan kenaikan harga bawang merah naik dari 315 menjadi 319 daerah pada pekan keempat Desember 2025. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit dari 276 daerah menjadi 283 daerah, disusul daging ayam ras. Sementara itu, harga sejumlah komoditas lain seperti cabai merah, telur ayam ras, bawang putih, dan minyak goreng turut mengalami peningkatan.
"Pemerintah daerah yang responsif adalah daerah yang bergerak berdasarkan tren, bukan hanya berdasarkan angka akhir saja dan perubahan ini seharusnya dipahami oleh teman-teman kepala daerah sebagai early warning," sambung Wiyagus.
Wiyagus pun mengajak seluruh Pemda menjadikan evaluasi pengendalian inflasi 2025 sebagai pijakan strategis menghadapi 2026. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
"Tentunya harapan kita adalah upaya yang dilakukan oleh para kepala daerah ini benar-benar berfokus terhadap peningkatan produktif komoditas pangan, kemudian pemilihan stok komoditas terhadap pola konsumsi dan permintaan masyarakat di daerahnya baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang di daerah masing-masing sehingga kenaikan harga komoditas yang terjadi tidak berulang kembali seperti periode sebelumnya," pungkasnya.
Senada, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan bahwa dinamika inflasi pangan pada bulan Desember perlu dicermati berdasarkan pola historis. Ia menjelaskan, beras sempat mengalami inflasi pada Desember tahun lalu, sementara pada Desember 2023 dan 2024 komoditas telur ayam ras, beras, dan daging ayam ras turut menyumbang inflasi meski pada 2025 komoditas tersebut tercatat deflasi.
Sebagai informasi, kegiatan dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah pada Senin (29/12) kemarin ini turut dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Kelik Budiana, Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) An An Andri Hikmat, serta pejabat dari Kantor Staf Presiden (KSP).
(anl/ega)
