Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni, bukan sekadar seremoni tahunan. Menurutnya, momen ini pengingat bahwa Pancasila harus hidup dan diamalkan dalam keseharian untuk menjawab berbagai tantangan bangsa.
"Di tengah ancaman gejolak ekonomi global yang kian nyata dan potensi dampaknya terhadap persatuan yang terus mengintai di dalam negeri, urgensi menghidupkan Pancasila dalam keseharian bukan lagi pilihan, melainkan keharusan," kata Lestari dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).
Lestari mengungkapkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini sangat kompleks dan tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan parsial.
"Pancasila bukan hanya fondasi negara. Ia adalah ruh yang harus kita aplikasikan dalam setiap kebijakan ekonomi, dalam setiap interaksi sosial, dan dalam setiap upaya menjaga persatuan. Saatnya kita bergerak dari seremoni ke aksi nyata," ungkapnya.
Lestari menilai gejolak ekonomi global saat ini sedang menguji ketahanan nasional bangsa. Data terbaru United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menunjukkan pertumbuhan global 2026 hanya 2,6%, dengan negara berkembang menanggung beban terberat akibat kenaikan biaya energi, pangan, dan tekanan nilai tukar.
Ia juga mengingatkan data dari berbagai lembaga internasional menunjukkan adanya potensi perlambatan perekonomian global. Sejumlah kalangan menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai ancaman di tingkat nasional.
Anggota Komisi X DPR RI ini menambahkan, ancaman dari guncangan eksternal dan internal mengharuskan bangsa Indonesia tidak berhenti mengamalkan Pancasila sebatas retorika. Ia pun mendorong agar aksi konkret seperti gotong-royong di sejumlah sektor dan perlindungan sosial untuk direalisasikan.
Lestari pun mendukung penguatan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk melindungi kelompok masyarakat yang daya belinya mulai terganggu. Langkah ini dinilai dapat memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin.
"Tanpa gotong royong yang kuat antarpemangku kepentingan, tanpa keadilan sosial yang nyata, kelompok rentan akan terdampak paling parah. Sila kelima harus menjadi kompas kebijakan kita," paparnya.
Lestari yang juga Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengungkapkan penguatan literasi digital masyarakat harus dilakukan sebagai upaya membangun perisai dari ancaman perpecahan.
"Tanpa kecakapan literasi digital yang memadai, anak bangsa berpotensi terus terjebak dalam polarisasi dan hoaks. Negara harus hadir dengan pendidikan karakter berbasis Pancasila yang adaptif terhadap tantangan zaman," pungkasnya.
Simak juga Video: Prabowo: Pancasila Pegangan RI di Tengah Rivalitas Geopolitik Dunia
(anl/ega)
