Waka MPR Bicara Pentingnya Deregulasi dalam Perkuat Iklim Investasi

8 hours ago 2

Jakarta -

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno memberikan pembekalan kepada delegasi dari Rusia yang tergabung dalam Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA) bersama dengan Universitas Bakrie.

Kehadiran delegasi Rusia ini dalam rangka menemui tokoh-tokoh kunci di Indonesia untuk mendalami isu dan dinamika geopolitik Indonesia, Asia Tenggara dalam hubungannya dengan Rusia. Delegasi terdiri dari Manajer Senior dari kalangan bisnis, pemerintahan hingga akademisi di Rusia.

Di hadapan 25 peserta yang hadir, Eddy menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saat ini Presiden Prabowo memberikan perhatian penuh untuk menggencarkan kembali industrialisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam kita dengan hilirisasi di berbagai sektor," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).

Ia kemudian memaparkan langkah strategis yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut, salah satunya dengan memperkuat kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, ia menyoroti bahwa tren justru menunjukkan penurunan kontribusi sektor industri dari 32 persen pada awal 1990-an menjadi sekitar 18 persen saat ini.

Penurunan itu disebabkan oleh masuknya produk murah dari Tiongkok, pergeseran pelaku usaha ke sektor perdagangan, serta ketergantungan pada ekspor komoditas mentah seperti batubara, kelapa sawit, dan nikel.

Eddy menilai kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia karena berdampak pada tingginya tingkat pengangguran muda dan dominannya tenaga kerja di sektor informal. Dari sekitar 145 juta tenaga kerja di Indonesia, sekitar 60 persen di antaranya bekerja di sektor informal.

"Karena itu reformasi kebijakan dan deregulasi menjadi agenda penting dalam memperkuat iklim investasi, sekaligus juga memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tumpang tindih regulasi yang memperlambat investasi, termasuk di sektor energi dan karbon yang melibatkan hingga 16 lembaga, mendorong pemerintah untuk menyederhanakan izin dan memangkas birokrasi agar iklim investasi lebih kompetitif.

"Pemerintah Indonesia terus berupaya menciptakan regulasi yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. MPR RI memandang penting adanya konsistensi dan koordinasi kebijakan agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat," tambahnya.

Eddy juga menuturkan bahwa kolaborasi MPR dengan berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan deregulasi berjalan efektif sekaligus mendorong reformasi struktural.

"Dalam hal penanganan sampah misalnya saat ini sudah terbit Perpres No.109 yang menjadi dasar kebijakan Waste to Energy sehingga lebih efektif dengan sampah tertangani sekaligus menghasilkan energi terbarukan," jelasnya.

Selain itu, ia turut menyoroti pentingnya perubahan klasifikasi KBLI karbon dalam konteks perdagangan karbon internasional.

"Kami juga terlibat aktif mendorong perubahan KBLI Karbon karena perdagangan karbon internasional, selain menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan ke depannya juga akan mendorong penghasil emisi karbon untuk beralih ke energi terbarukan karena ada kredit karbon yang memiliki nilai ekonomi signifikan," lanjutnya.

Menutup pemaparannya, Eddy menegaskan bahwa kemudahan berinvestasi menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing Indonesia di kawasan.

"Kalau investor merasa sulit berinvestasi di Indonesia, mereka bisa dengan mudah beralih ke negara lain seperti Vietnam atau Thailand. Karena itu, deregulasi menjadi kunci untuk memperkuat daya saing nasional," pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Deputy Director of the Graduate School of Public Management of the Presidential Academy Sheburakov Ilia Borisovich, Director of the Center for the Implementation of the Client-Centered Approach of the Institute of GSPM of the Presidential Academy Paratunov Maxim Vladimirovich, serta Vice-Rector for Research at Ural State Law Academy Vinnitsky Andrey Vladimirovich.

(akd/ega)

Read Entire Article
Kepri Bersatu| | | |