Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyambut baik jika kantin sekolah dilibatkan dalam mengelola program makan bergizi gratis (MBG). Yahya menilai biaya operasional relatif lebih murah jika MBG dikelola oleh pihak sekolah.
"Saya menyambut baik gagasan atau rencana pelibatan sekolah dalam mengelola MBG ke depan. Kedua, perlu dilakukan pemetaan sekolah-sekolah yang mampu mengelola MBG. Karena tidak semua sekolah punya lahan dan ruangan yang cukup untuk membuat dapur. Bagi sekolah yang mampu dipersilahkan dan bagi yang tidak mampu jangan dipaksakan," kata Yahya kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yahya mengatakan jika rencana ini diterapkan, maka perlu dikaji skema pembiayaan untuk dapur yang disediakan oleh sekolah. Namun kata dia, biaya yang dikeluarkan cenderung akan lebih murah.
"Perlu dikaji mengenai skema pembiayaan untuk dapur yang dikelola sekolah. Apakah skemanya sama dengan yang dikelola yayasan atau tidak. Karena biaya investasinya lebih murah dibanding yang dikelola yayasan," lebih lanjut.
Lebih lanjut, Zaini menilai orang tua siswa akan melakukan pengawasan terhadap kualitas MBG jika dikelola oleh sekolah. Sehingga, kata dia, pengawasan ini bisa mencegah terjadinya keracunan makanan.
"Pelibatan sekolah akan meningkat partisipasi sekolah dan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan sehingga kasus keracunan dapat dicegah dan dihindari. Apalagi jumlah penerima manfaatnya tidak banyak," ucap dia.
Ia juga menyinggung soal sasaran penerima manfaat MBG. Dia mengusulkan MBG difokuskan ke sekolah yang memiliki murid dengan golongan yang tidak mampu.
"Fokus lokasi sekolah hanya bagi sekolah-sekolah yang muridnya dari golongan yang tidak mampu, khususnya sekolah-sekolah negeri. Sedangkan bagi sekolah-sekolah swasta yang murid-muridnya dari golongan orang kaya tidak diperlukan. Supaya terjadi refocusing penerima manfaat," pungkasnya.
Prabowo Persilakan Kaji Pelibatan Kantin Sekolah untuk MBG
BGN mengungkap sinyal dari Presiden Prabowo Subianto terkait opsi pelaksanaan MBG melalui alternatif lain, termasuk kantin sekolah. Prabowo mempersilakan opsi tersebut dikaji mendalam.
Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari seusai rapat terbatas di Istana, Jakarta, Rabu (15/7) malam. Agustina mengatakan, dalam Perpres 115 tentang Tata Kelola MBG, hanya tertulis pelaksanaan melalui SPPG. Prabowo, katanya, mempersilakan untuk mengkaji alternatif lain.
"Kan kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan 'silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh'," kata Agustina menjawab pertanyaan wartawan mengenai usulan pelibatan kantin sekolah.
(lir/zap)
