Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya kudeta di Benin, salah satu negara di Afrika Barat, pada akhir pekan lalu berakhir gagal total setelah pasukan loyalis berhasil menumpas kelompok perwira yang sempat mengambil alih stasiun TV nasional dan mengumumkan pencopotan Presiden Patrice Talon.
Di balik keberhasilan itu, keterlibatan negara asing ikut menjadi sorotan. Seorang ajudan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengungkapkan bahwa Paris memberikan bantuan atas permintaan pemerintah Benin.
"Prancis memberi dukungan pengawasan, observasi, dan logistik kepada angkatan bersenjata Benin," ujarnya kepada wartawan, seraya menyebut Presiden Macron memimpin "koordinasi regional" untuk merespons situasi, seperti dikutip AFP, Rabu (10/12/2025).
Macron juga disebut telah berkomunikasi dengan Presiden Talon serta para pemimpin Nigeria dan Sierra Leone pada Minggu. "Situasi di Benin menimbulkan kekhawatiran serius bagi presiden, yang dengan tegas mengutuk upaya destabilisasi ini," tutur ajudan tersebut.
Sementara itu, ECOWAS mengonfirmasi pengerahan pasukan dari Ghana, Pantai Gading, Nigeria, dan Sierra Leone untuk membantu pemerintah menjaga ketertiban konstitusional.
"Komunitas kita berada dalam keadaan darurat," ujar Presiden ECOWAS Omar Alieu Touray, menyoroti lonjakan ancaman jihadis dan rangkaian kudeta di kawasan.
Nigeria dikabarkan turut melakukan serangan militer di Cotonou untuk membantu memukul mundur kelompok kudeta. Seorang sumber militer loyalis menyebut "setidaknya selusin pelaku telah ditangkap dan seluruh sandera dibebaskan" pada Senin.
Presiden Talon muncul di televisi tak lama setelah situasi pulih dan memastikan kondisi telah "sepenuhnya terkendali." Ia dijadwalkan mengakhiri masa jabatannya pada April mendatang setelah dua periode memimpin negara yang juga menghadapi ancaman kelompok jihadis di utara.
Di sisi politik domestik, mantan presiden Benin Thomas Boni Yayi mengecam keras upaya kudeta. Ia menyebut "mengutuk dengan sangat tegas serangan berdarah dan memalukan ini terhadap negara kita" dalam sebuah video. Ia menegaskan bahwa pergantian kekuasaan hanya dapat dilakukan melalui "prinsip kotak suara dan pemilihan yang bebas serta transparan."
(tfa/tfa)
[Gambas:Video CNBC]
