Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia terus memperkuat kebijakan energi untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memastikan ketersediaan energi yang berkelanjutan. Transisi energi diarahkan untuk membangun sistem energi yang mandiri, stabil, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah menempatkan sektor energi sebagai prioritas pembangunan. Pemerintah pun mulai menerapkan berbagai kebijakan strategis untuk mewujudkan ketahanan energi berkelanjutan.
Salah satu langkah yang telah dijalankan adalah penerapan biodiesel berbasis minyak sawit 40% (B40), sebagai pijakan menuju tahap berikutnya.
"Jadi kita campur antara solar murni dengan CPO dengan methanol jadi FAME itu dicampur. Tujuannya apa? Agar CPO dalam negeri bisa dikonversi untuk jadi solar," jelas Bahlil belum lama ini, Kamis (22/1/2026).
Selain itu, pada 2026, pemerintah menargetkan program mandatori biodiesel dilanjutkan dengan kadar pencampuran ditingkatkan menjadi sebesar 50% (B50). Tak tanggung-tanggung, lewat program ini Indonesia diperkirakan bahkan surplus BBM Solar dan terbebas dari jeratan impor Solar pada tahun ini.
Bahlil menambahkan, kebijakan pengurangan impor juga difokuskan bensin. Pemerintah menargetkan pencampuran 10% bioetanol (E10) untuk menekan ketergantungan impor dan mendorong bahan bakar yang lebih bersih.
Pemerintah juga sedang menyiapkan proyek pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) melalui hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).
Bahlil juga menegaskan proyek DME berperan penting mengingat Indonesia masih sangat bergantung pada impor LPG. Setidaknya, konsumsi LPG RI mencapai 10 juta ton per tahun sementara kapasitas produksi domestik hanya sekitar 1,6 juta ton.
Lantas, di tengah tantangan di dalam dan luar negeri saat ini, bagaimana upaya pemerintah mencapai target Swasembada Energi yang ditetapkan Presiden Prabowo? Apa saja kebijakan baru yang tengah diproses dan akan dikeluarkan pemerintah, terutama Kementerian ESDM sebagai pemimpin di sektor energi?
Lalu, bagaimana para pelaku usaha menyikapi program pemerintah tersebut? Apa saja yang menjadi perhatian pelaku usaha agar bisa mendukung program energi pada 2026 ini?
Untuk menjawab semua isu tersebut, CNBC Indonesia akan menyelenggarakan acara "Energy Outlook 2026: Exploring Indonesia's Energy Policy: Self-sufficient and Pro-people". Acara ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari sisi regulator seperti Kementerian ESDM, serta pelaku usaha, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta, hingga analis dan anggota Dewan Energi Nasional.
Forum ini berfokus pada arah kebijakan energi nasional yang mendorong kemandirian energi, penguatan tata kelola yang transparan, serta pemanfaatan sumber daya energi yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, Energy Outlook 2026 menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan perspektif regulasi, industri, dan teknologi dalam mendukung roadmap energi Indonesia yang berkelanjutan, kompetitif, dan inklusif.
Jangan sampai ketinggalan, pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis!
(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
