Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) telah memutuskan untuk mengenakan tarif impor terhadap Indonesia sebesar 32%. Angka tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi pemerintah RI yang telah bernegosiasi selama 90 hari dengan Washington.
Padahal, Indonesia telah mengupayakan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan AS, hanya sehari sebelum Trump mengumumkan kebijakan tarif tersebut. Kemitraan antara dua negara itu diikat melalui komitmen perusahaan-perusahaan Indonesia dan AS dengan komitmen merealisasikan impor senilai US$34 miliar.
Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengaku pihaknya kaget dengan keputusan Trump yang keluar lebih awal dari jadwal awal yakni 9 Juli 2025. Namun, menurutnya keputusan Washington itu didasari oleh pertimbangkan global, bukan perhitungan per negara.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan tarif yang direncanakan akan berlaku pada 1 Agustus mendatang tersebut belum final. Di dalam surat Trump itu juga disebut masih ada ruang untuk bernegosiasi.
"Artinya perundingan ini masih tetap berlangsung diskusi ini dan kita akan menonjolkan atau mengutamakan [kepada] pihak AS, bahwa Indonesia adalah negara yang strategis dalam perdagangan nasional. Jadi kita berharap mendapatkan semacam kesepakatan yang lebih baik dari yang ada sekarang," pungkas Haryo di Gedung Kemenko Perekonomian, Rabu (9/7/2025).
Oleh karena itu, pemerintah RI pun telah mempersiapkan sejumlah strategi untuk dapat mencapai kesepakatan tarif bea masuk yang lebih baik bagi RI. Lantas, apa saja siasat pemerintah?
Bertemu dengan Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan USTR
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dijadwalkan bertemu dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, serta perwakilan dagang AS atau United States Trade Representative (USTR), Jamieson Greer pada pekan ini. Haryo mengatakan kemungkinan pertemuan itu akan berlangsung 1 hingga 3 hari lagi, karena Airlangga dijadwalkan untuk mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam lawatan ke Brussel, Belgia.
"Nah, ini kita berharap hari ini Pak Menko bisa sampai di Amerika. Saya belum bisa jawab, karena ini kan perjalanan dari Brazil ke Amerika ya. Datangnya kapan, terus kemudian pengaturan yang jelas, yang sudah dengan Lutnick itu kemarin sudah terjadwal. Yang Grier sama Bessent itu sudah dalam pengaturan," ujar Haryo di Gedung Kemenko Perekonomian, Rabu (9/7/2025).
Ia mengatakan ketiga pejabat AS yang bersangkutan tersebut pasti sangat sibuk, lantaran negara-negara lain juga meminta waktu untuk melakukan pertemuan. Namun, Haryo mengatakan tim negosiasi dari Indonesia sudah berada di negeri Paman Sam itu selama seminggu, dan telah berkomunikasi dengan pihak Washington.
Kemitraan Perusahaan RI-AS Sebagai Pemanis
Airlangga mengungkapkan nilai komitmen impor itu jauh lebih tinggi dari defisit transaksi perdagangan yang membuat Trump mengenakan tarif sebesar 32% terhadap Indonesia, yaitu senilai US$ 18 miliar sampai dengan US$ 19 miliar.
Namun demikian, Haryo menegaskan bahwa MoU yang sudah diteken perusahaan Indonesia dengan perusahaan AS tetap berlaku. Menurutnya, penandatanganan kesepakatan tersebut merupakan pemanis atau sweetener dari pemerintah RI sebelum keputusan tarif yang dijadwalkan tanggal 9 Juli 2025.
MoU yang diteken pada 7 Juli 2025 tersebut merupakan dorongan pemerintah RI kepada pihak swasta serta badan usaha milik negara (BUMN) dalam hubungan bisnis antar kedua negara.
"Nah, sifatnya pemerintah dalam business to business ini hanya mendorong sehingga apabila semua transaksi bisa dilaksanakan di sebelum pengumuman tadi nah ini menjadi sweetener bahwa defisit itu sudah melebihi dari defisit yang disampaikan oleh Amerika Serikat," terang Haryo.
Dengan keputusan pengenaan tarif impor RI oleh Trump yang tidak sesuai ekspektasi, Haryo menyebut kelanjutan pelaksanaan MoU tersebut diserahkan kepada pihak swasta yang terlibat.
Adapun pihak pebisnis RI yang terlibat dalam penandatanganan MoU tersebut adalah PT Pertamina (Persero), dan PT Busana Apparel Group (mewakili Asosiasi Pertekstilan Indonesia), FKS Group, Sorini Agro Asia Corporindo (sebagai anggota dari Perkumpulan Produsen Pemurni Jagung Indonesia), dan Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia. Namun, Haryo enggan membeberkan rincian kesepakatan bisnis yang disepakati.
Permudah Regulasi Investasi di Indonesia
Haryo tidak menyangkal bahwa Indonesia belum melakukan langkah konkret khusus seperti Vietnam. Ia mengatakan surat keputusan tarif Trump kepada Prabowo menyebut adanya hambatan tariff barriers, serta non-tariff barriers yang berupa hambatan non-tarif seperti regulasi, izin, dan lainnya.
"Jadi kalau tariff barier itu ya kita sedang berdiskusi ya berdasarkan volume dan yang lain-lainnya ya. Nah kalau non tarif itu sebenarnya tidak hanya dengan kejadian kebijakan tarif Amerika Serikat juga. Kita selama ini juga, kawan-kawan tahu., bahwa kita ada tim deregulasi," jelas Haryo.
Selain itu, ia menyebut pemerintah RI juga melakukan langkah-langkah lain seperti menerapkan Online Single Submission (OSS) alias sistem perizinan terintegrasi untuk mempermudah investor masuk ke Indonesia. Kemudian, penerapan Peraturan Pemerintah (PP) 28 terkait insentif investasi.
"Jadi itu termasuk upaya untuk mempermudah investasi di Indonesia dan itu tidak hanya berlaku untuk Amerika Serikat saja tentunya. Jadi upaya-upaya yang non tarif barier itu juga kita sampaikan namun itu tentu tidak ada kekhususan hanya dalam rangka perundingan tarif ini. Memang itu selama ini berjalan," ujar Haryo.
Sebagai perbandingan, Vietnam tidak hanya bernegosiasi dengan AS, tetapi juga telah melakukan reformasi struktural dan kebijakan domestik yang konkret. Mulai dari memangkas birokrasi hingga perubahan kebijakan perdagangan.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Vietnam Akan Hapus Seluruh Tarif Barang Dari AS
