Lebak -
Masyarakat Adat Baduy buka suara terkait warga Baduy bernama Repan (16) yang jadi korban begal di Jakpus. Kepala Desa Kanekes atau Jaro Pemerintah masyarakat adat Baduy, Oom, menceritakan pengakuan korban setelah jadi korban begal.
"Pengakuan si Repan usai dapat musibah langsung mendatangi rumah sakit, tapi tidak ditangani, entah rumah sakit mana masalahnya tidak menyebutkan," kata Oom saat dikonfirmasi, Kamis (6/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oom menyayangkan tindakan penolakan tersebut hanya karena masalah kartu identitas. Seharusnya yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah menangani korban.
"Harusnya ditangani dulu, setelah itu persyaratan nyusul, utamakan penanganan dulu," kata Oom.
Oom kemudian meminta agar pelaku begal segera ditangkap karena korban masih di bawah umur, ditambah korban merupakan Cucu dari Puun Yasih Cikeusik.
"Pembacokan sambil ngebegal bahkan korban di bawah umur, kalau tidak ditindaklanjuti mau dikemanakan secara moral adat, bahkan bisa memicu masyarakat Baduy," kata Oom.
Oom juga akan melaporkan peristiwa hukum ini ke Polda Metro Jaya. Sebab, menurutnya, ini bukan kasus ringan.
"Kalau lambat kami akan mengadu ke Polres bahkan bisa ke Polda Metro Jaya, soalnya ini buka masalah sepele, ini masalah pidana," lanjutnya.
Pramono Bantah Warga Baduy Ditolak karena Tak Ada KTP
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sudah buka suara mengenai warga Baduy, Repan (16), sempat ditolak rumah sakit (RS) di Jakarta karena tak ada KTP. Pramono menegaskan informasi tersebut tidak benar.
"Jadi, untuk warga Baduy, tidak benar ada penolakan dari rumah sakit," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Pramono menjelaskan Pemprov DKI sudah menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, untuk memastikan pelayanan terhadap warga Baduy tetap berjalan. Pramono mengatakan adanya kesalahpahaman dalam bahasa yang membuat masalah tersebut menjadi panjang.
"Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini, mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu," ujarnya.
Pramono menegaskan tidak ada larangan atau penolakan dari pihak rumah sakit mana pun di Jakarta. Dinas Kesehatan, kata Pramono, langsung turun ke lapangan untuk mengecek kondisi sebenarnya.
"Yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan untuk memastikan itu," jelasnya.
Pramono juga menepis anggapan bahwa penolakan terjadi karena warga Baduy tidak memiliki KTP Jakarta. Pramono memastikan semua warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Jakarta akan tetap ditangani.
"Nggak, nggak, nggak (tidak ditolak)," imbuhnya.
Simak juga Video Aksi Begal di Jaktim: Korban Ditabrak, Motor Dirampas
(idn/idn)
