Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menegur 260 pemerintah daerah yang belum mengusulkan lahan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum makanan bergizi.
Belum adanya usulan dari 260 pemerintah daerah ini mempengaruhi serapan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan langsung oleh Sekjen Kemdagri Suhajar Diantoro dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Rabu (4/6/2025).
"Bapak Ibu sekalian lahan ini bisa saja milik Pemda, milik desa dan akan disesuaikan dengan aturannya, nantinya akan dipinjam oleh Badan Gizi Nasional dan akan dibangun dapurnya di situ," papar Suhajar.
Dia mengungkapkan daerah-daerah yang dibangun SPPG ini tentunya akan mendapatkan keuntungan. Pertama, dengan kebutuhan pemenuhan MBG bagi 3.000 siswa, maka desa atau kelurahan bisa mendapatkan keuntungan Rp 30 juta per hari. Ini akan menciptakan perputaran uang dan menyejahterakan penduduk daerah tersebut.
"3.000 dikali Rp 10.000 untuk bahan makanannya berarti 30 juta. Bagi desa yang ketempatan atau daerah, keluruhan, yang ketempatan, diutamakan pemenuhan pasokannya dari daerah setempat dulu," papar Suhajar.
Kedua, SPPG ini membantu ibu dan anak yang kurang gizi di daerah tersebut. Dalam kesempatan ini, Suhajar menjelaskan mengapa lokasi SPPG yang ditargetkan cukup banyak karena pemerintah ingin jumlah SPPG terus bertambah.
Menurutnya, anggaran MBG sudah disiapkan dan nilainya cukup banyak yakni Rp 71 triliun. Sementara itu, serapannya baru mencapai sekitar Rp 3 triliun. Serapan yang lambat ini dipicu oleh pemerintah daerah yang lambat mengirimkan daftar atau kesiapan lahan yang akan digunakan untuk SPPG ini.
Dari data Kemdagri, Jawa Barat, pemerintah daerah baru memberikan empat lokasi SPPG, yakni dua di Kota Banjar dan dua di Kota Depok.
"Per provinsi tolong dicek masing-masing kota dan kabupaten. Ini program yang sangat baik untuk menyehatkan dan mencerdaskan anak-anak kita jadi jangan tidak mengupayakan berkaitan dengan lahan," katanya.
Sekalipun, jika di wilayah pulau tertentu muridnya masih sedikit, Kemdagri meminta pemerintah daerah untuk tetap mengirim lokasi untuk pembangunan SPPG.
"Jumlah muridnya di pulau itu 600-500, gak masalah, kirim dulu," tegasnya.
Suhajar mengingatkan jika pemerintah daerah lalai mendukung program pemerintah maka akan ada sanksi. Kemdagri mengungkapkan pemerintah pusat menargetkan pembangunan minimal tiga SPPG di satu kabupaten, desa atau keluruhan, pada tahap I implementasi program MBG hingga Agustus 2025.
(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Mentan Amran, Ungkap & Tangkap Oknum Pemain Proyek di Kementan
Next Article Istana Tegaskan Program MBG 'Murni' Didanai APBN
